Wabup PPU Abdul Waris Muin saat menghadiri Rakor dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di IKN. (Istimewa)
SumberNusantara, PENAJAM – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) DPR RI di Gedung Kemenko 3, Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (19/11/2025).
Rakor tersebut dihadiri oleh jajaran Kementerian, Otorita IKN, dan pemerintah daerah untuk membahas perkembangan pembangunan IKN sekaligus mendengarkan masukan dari daerah yang terdampak langsung, khususnya Kabupaten PPU.
Pada kesempatan tersebut, Wabup PPU Abdul Waris Muin mengatakan walaupun Kabupaten PPU menjadi daerah lokasi IKN, namun tidak semua wilayah tersentuh pembangunan.
“Kami di PPU sering dianggap berkembang pesat karena menjadi lokasi IKN. Namun realitanya tidak demikian. Yang tersentuh pembangunan hanya Kecamatan Sepaku, sementara tiga kecamatan lainnya sudah bertahun-tahun tidak tersentuh,” ujarnya.
Terlebih, PPU juga terkena pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Ia juga menjelaskan bahwa pemotongan anggaran tersebut membuat kemampuan fiskal daerah menjadi semakin terbatas.
“Dari anggaran sekitar Rp2,6 triliun, dipotong 50% hingga tersisa Rp1,3 triliun. Sementara belanja pegawai saja mencapai sekitar Rp900 miliar. Belum termasuk kebutuhan infrastruktur, pembangunan, hingga program prioritas daerah,” jelasnya.
Waris menegaskan bahwa posisi Kabupaten PPU sebagai daerah penyangga IKN tidak otomatis membuat seluruh wilayah kabupaten menikmati dampak pembangunan dengan hadirnya IKN.
“Banyak pihak di pusat beranggapan bahwa Penajam Paser Utara berkembang karena adanya IKN. Padahal, masyarakat kami terutama di tiga kecamatan selain Sepaku tidak merasakan itu. Bahkan jika pejabat pusat datang pun tidak melalui wilayah inti kabupaten,” ujarnya.
Ia juga memberi gambaran bahwa dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, PPU kini menjadi daerah dengan kapasitas anggaran paling kecil.
Waris berharap agar pemerintah pusat dan DPR RI memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan dasar dan pembangunan merata di Kabupaten PPU, mengingat beban daerah sebagai tuan rumah Ibu Kota Negara.
“Kami sudah menyampaikan hal ini ke berbagai kementerian, termasuk Bappenas. Harapan kami, keberadaan IKN tidak membuat PPU justru tertinggal. Kami ingin keadilan pembangunan dirasakan merata di seluruh kecamatan,” pungkasnya. (Adv)
