Redaksi Sumber Nusantara 
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) PPU, Ainie.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mendorong agar tenaga pendidik asal daerah mendapat kesempatan mengisi kebutuhan guru di Sekolah Rakyat yang dirancang di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) PPU, Ainie, mengatakan keterlibatan sumber daya manusia (SDM) lokal perlu diperjuangkan meskipun proses rekrutmen tenaga pendidik nantinya menjadi kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos).
Menurutnya, PPU memiliki potensi tenaga lokal yang dapat dipertimbangkan untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat. Salah satunya berasal dari tenaga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang saat ini jumlahnya mencapai sekitar 600 orang.
“Yang PJLP itu bagusnya mendapatkan prioritas untuk P3K. Kita punya sekitar enam ratusan, daripada mengambil dari jauh,” ujarnya.
Ainie menyebut Pemkab PPU akan menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat agar putra-putri daerah dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pemenuhan tenaga pendidik di sekolah tersebut.
“Kementerian punya kewenangan sendiri untuk melakukan pengadaan pegawai. Tetapi kita tidak ada salahnya untuk mengajukan permohonan, untuk putra-putri daerah,” ujarnya.
Dorongan terhadap keterlibatan tenaga lokal tersebut sejalan dengan skala Sekolah Rakyat Lawe-Lawe yang cukup besar. Sekolah tersebut dirancang memiliki 36 rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas mencapai 1.080 siswa.
Dari jumlah tersebut, jenjang Sekolah Dasar (SD) memiliki 18 rombel dengan kapasitas 540 siswa. Sementara jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) masing-masing terdiri atas sembilan rombel dengan kapasitas 270 siswa.
Besarnya kapasitas siswa tersebut membuat kebutuhan tenaga pendidik menjadi salah satu aspek yang perlu dipersiapkan. Namun, mekanisme rekrutmen guru akan dilakukan oleh Kemensos sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Ainie berharap usulan Pemkab PPU mengenai keterlibatan tenaga lokal dapat mendapat perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, kesempatan bagi SDM daerah untuk terlibat tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, tetapi juga menjadi bentuk dukungan daerah terhadap pelaksanaan program nasional Sekolah Rakyat.
“Kita harus optimis. Kalau program secara nasional kita tetap memberikan dukungan, baik sumber daya manusia maupun kondisi yang ada, harus kita berikan respons yang baik,” ujarnya.
Pemkab PPU, kata Ainie, tetap akan memberikan dukungan terhadap program tersebut dengan mengoptimalkan potensi yang tersedia di daerah. Upaya itu diharapkan dapat berjalan beriringan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. (Adv)
