Disdukcapil Fasilitasi Perwalian Anak Terlantar, Dua Anak di PPU Terima Dokumen Kependudukan
Redaksi Sumber Nusantara 
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil PPU, Dony Ariswanto.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai memfasilitasi proses perwalian bagi anak-anak terlantar yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, serta Kejaksaan Negeri PPU untuk memastikan anak-anak tersebut memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil PPU, Dony Ariswanto, mengatakan, sejauh ini terdapat lima anak yang masuk dalam penanganan pihaknya. Dua di antaranya telah menyelesaikan proses administrasi kependudukan, sedangkan tiga anak lainnya masih dalam tahap verifikasi.
Dua anak yang telah mendapatkan dokumen kependudukan tersebut bernama Muhammad Aska dan Melani Putri. Penyerahan dokumen dilaksanakan pada 9 November 2026 di Kejaksaan Negeri PPU. Keduanya saat ini diasuh di Pondok Pesantren Al Ikhlas, Kelurahan Nenang.
Dony menjelaskan, kedua anak tersebut telah memperoleh akta kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dokumen tersebut menjadi dasar untuk mengakses berbagai pelayanan publik, terutama pendidikan dan kesehatan. Namun, keberadaan dokumen kependudukan saja belum cukup karena keduanya masih membutuhkan wali yang dapat mewakili kepentingan mereka secara hukum.
“Makanya teman-teman dari kejaksaan membantu proses itu untuk mendapatkan hak wali terhadap anak itu,” jelas Dony.
Dalam proses tersebut, Kejaksaan Negeri melalui Jaksa Pengacara Negara membantu pengurusan permohonan penetapan perwalian ke pengadilan. Penetapan tersebut diperlukan agar pihak yang mengasuh anak memiliki dasar hukum untuk mewakili kepentingan anak dalam berbagai urusan, termasuk pelayanan publik.
Dony menegaskan, perwalian tidak sama dengan pengangkatan anak. Dalam mekanisme perwalian, identitas orang tua pada dokumen kependudukan tetap tidak dicantumkan apabila memang tidak diketahui. Status hubungan dalam keluarga juga tetap tercatat sebagai anggota keluarga lainnya.
“Untuk urusan terkait perundang-undangan atau pelayanan lainnya, wali ini yang berhak mewakili anak tersebut sampai berusia 17 tahun,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, proses perwalian yang ditangani tersebut menjadi yang pertama di PPU sekaligus diklaim sebagai proses pertama di Kalimantan Timur. Ke depan, koordinasi antarlembaga akan diperkuat melalui rencana nota kesepahaman antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan. (Adv)
