Bupati PPU Mudyat Noor, resmi menerima gelar kehormatan adat Paser sebagai Kakah Demong Agong Nata Negara III PPU. (istimewa)
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor, resmi menerima gelar kehormatan adat Paser sebagai Kakah Demong Agong Nata Negara III PPU. Penganugerahan gelar tersebut diserahkan langsung oleh Pemangku Adat Paser, H. Aji Muhammad Natsir, dalam pembukaan Festival Belian Adat Paser Nondoi 2026.
Acara berlangsung di Rumah Adat Kuta Rekan Tatau, Kelurahan Nipah-Nipah, pada Senin, 16 November 2026. Pemberian gelar ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi Bupati Mudyat Noor dalam mendukung pelestarian serta memajukan kebudayaan lokal di Kabupaten PPU.
“Festival Belian Adat Paser Nondoi bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan warisan tradisi leluhur yang memiliki nilai sejarah, spiritualitas, kearifan lokal, serta filosofi kehidupan masyarakat adat Paser,” kata Mudyat Noor dalam sambutannya.
Menurutnya, tradisi Belian mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Hal ini sejalan dengan tema festival tahun ini, yakni Rongin Roe, Rempai, Rempayon yang bermakna sejuk, tenteram, aman, dan damai.
Mudyat menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten PPU berkomitmen memberikan ruang luas bagi seniman dan budayawan lokal. Ia juga mengajak generasi muda untuk aktif menjadi pelaku dan penjaga warisan leluhur agar budaya Paser terus berkembang.
Ketua Lembaga Adat Paser PPU, Musa, turut memberikan tanggapannya mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menekankan bahwa pelestarian budaya adalah tanggung jawab kolektif yang harus terus dirawat bersama.
“Pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat,” ujar Musa saat menanggapi rangkaian acara tersebut.
Selain itu, Sultan Muhammad Alamsyah III, H. Muhammad Jarnawi, berharap festival ini dapat menjadi wadah pemersatu bagi berbagai adat dan budaya di Kabupaten PPU. Sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam menjaga identitas daerah.
Festival yang digelar selama empat hari hingga 19 November 2026 ini menjadi momentum bagi masyarakat PPU untuk merayakan keragaman sekaligus memperkuat fondasi kebudayaan daerah. Dukungan pemerintah daerah dinilai sebagai kunci keberlangsungan tradisi lokal di masa depan. (Adv)

