SumberNusantara, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membuka Konferensi Daerah Luar Biasa (Konferdalub) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) PPU bertema “Dengan Pemekaran Pengurus Daerah IPPAT, Kita Tingkatkan Profesionalitas Profesi PPAT dalam Menyambut Ibu Kota Nusantara”.
Kegiatan ini dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, Nicko Herlambang di Aula Kantor Bupati PPU, Selasa, (23/04/2025).
Konferdalub IPPAT Kabupaten PPU tahun 2025 menjadi momen penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi PPAT sekaligus merespons dinamika pertanahan di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur organisasi profesi notaris dan PPAT, pejabat pertanahan, hingga pejabat Pemerintah Kabupaten PPU.
Dalam sambutannya, Asisten I Nicko Herlambang menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyambut baik penyelenggaraan konferensi ini dan berharap ke depan PPAT dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, terutama dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan legalitas tanah di wilayah IKN.
“Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya konferensi ini. Semoga IPPAT PPU mampu berkontribusi aktif dalam membangun sistem pertanahan yang tertib, adil, dan profesional di tengah dinamika pertanahan nasional dan IKN,” ujar Nicko.
Ia juga mengungkapkan beberapa terobosan penting Pemkab, termasuk pelepasan kawasan hutan seluas 3.880 hektar yang kini memungkinkan untuk disertifikasi, serta potensi tambahan lahan dari hak pengelolaan Bank Tanah yang mencapai hampir 1.800 hektar.
“Itu semua adalah potensi luar biasa yang membutuhkan peran aktif para PPAT dan notaris di PPU,” tambahnya.
Ketua Panitia, Yuli Maghfirah, dalam laporannya menyebutkan bahwa konferensi ini digelar untuk menjawab kebutuhan organisasi akan kepengurusan yang lebih responsif dan adaptif, seiring meningkatnya jumlah anggota dan kompleksitas kasus pertanahan di PPU.
“Dengan kepengurusan baru, kami ingin mendorong IPPAT menjadi mitra strategis pemerintah dan lebih siap menyambut peran besar di era IKN,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan PPU yang diwakili Rosian Anwar juga menekankan pentingnya sinergi antara PPAT, notaris, dan kantor pertanahan.
“Kami harap Konferdalub ini dapat menghasilkan rumusan strategis untuk memperkuat kualitas pelayanan pertanahan dan menjaga integritas profesi,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten PPU berharap hasil Konferdalub IPPAT ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, adil, dan responsif terhadap perkembangan wilayah.
“Kita siap duduk bersama untuk menyelesaikan setiap tantangan yang muncul, termasuk hambatan tata ruang, hak pengelolaan, hingga transaksi pertanahan di wilayah IKN,” tutup Nicko.
Konferdalub IPPAT 2025 menjadi tonggak awal konsolidasi organisasi PPAT di PPU menuju era IKN. Pemerintah daerah menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam menghadirkan layanan pertanahan yang berkualitas dan pro-investasi. (Adv)
