SumberNusantara, PENAJAM – Pemerintah desa dan kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diminta untuk tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Kesiapsiagaan menghadapi bencana perlu dibangun secara mandiri di tingkat paling bawah.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin, saat menyoroti pentingnya peran aktif pemerintahan desa dan kelurahan dalam menghadapi dampak perubahan iklim serta potensi bencana alam.
“Upaya penanganan pertama dalam situasi bencana berada di desa dan warganya. Artinya, desa harus dibekali kemampuan untuk bertindak cepat sebelum bantuan dari pemerintah daerah tiba di lokasi,” tegas Mahyudin kepada wartawan, Senin (26/5/2025).
Menurutnya, desa tidak dapat sepenuhnya mengandalkan dinas teknis seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kondisi darurat. Sebab, jarak dan waktu tempuh dapat menjadi kendala utama dalam penanganan cepat di lapangan.
Ia menekankan perlunya pelatihan kebencanaan yang berfokus pada langkah-langkah darurat seperti evakuasi, pertolongan pertama, dan mitigasi risiko. Pelatihan tersebut idealnya dilakukan secara terkoordinasi dengan BPBD PPU agar tepat sasaran sesuai dengan kondisi wilayah.
“Desa dan kelurahan harus segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang membidangi, agar terdapat pemahaman bersama mengenai kesiapsiagaan bencana,” tambahnya.
Mahyudin juga mendorong agar pemerintah desa mulai membangun kesadaran di tengah masyarakat tentang pentingnya peran warga dalam penanggulangan bencana.
“Kemandirian ini bukan berarti desa bekerja sendiri, tetapi menjadi garda terdepan sebelum bantuan besar datang. Hal itu dapat menyelamatkan banyak nyawa dan mengurangi kerugian,” pungkasnya. (Adv)
