Kepala DLH PPU, Safwana.
SumberNusantara, PENAJAM — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami pengurangan anggaran dari Rp24 miliar menjadi Rp20 miliar pada tahun anggaran berjalan. Pengurangan ini dikarenakan adanya efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat.
Kepala DLH PPU, Safwana menjelaskan bahwa efisiensi tersebut berdampak langsung pada sejumlah program kerja, terutama pada pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasional.
“Efisiensinya sekitar Rp4 miliar. Program yang terdampak paling terasa di belanja perjalanan dinas dalam daerah seperti rapat koordinasi dengan desa dan kelurahan, serta pengadaan sarana-prasarana,” ujar Safwana, Jumat, (11/7/2025).
Salah satu pengadaan yang terkena imbas efisiensi adalah pengadaan armada angkutan sampah. Dari rencana awal pengadaan dua unit armada baru, DLH hanya mampu merealisasikan satu unit saja.
“Seharusnya dua unit armada kami tambah tahun ini, tapi hanya bisa direalisasikan satu unit saja karena anggaran yang terbatas. Pengadaan satu unit ini memakan anggaran sekitar Rp600 juta,” jelasnya.
Selain pengadaan armada, sejumlah pengadaan modal seperti komputer dan beberapa lainnya juga mengalami pengurangan.
Safwana menambahkan, saat ini DLH memiliki total 16 unit armada pengangkut sampah. Namun, hanya 10 unit yang dinilai masih layak pakai secara optimal. Enam unit sisanya masih dioperasikan meski dalam kondisi kurang ideal.
“Enam armada itu sebenarnya sudah kami sarankan untuk tidak dioperasikan, tapi jika tidak digunakan, maka akan sangat mengganggu pelayanan pengangkutan sampah, terutama di kawasan padat seperti Pasar Petung,” terangnya.
Kondisi ini membuat DLH harus melakukan pengaturan operasional yang lebih ketat. Salah satunya adalah peningkatan frekuensi pengangkutan sampah hingga tiga kali sehari di wilayah tertentu seperti Kelurahan Petung, untuk mengatasi volume sampah yang tinggi.
Sementara itu, dari sisi dokumen perencanaan, DLH juga melakukan penyesuaian. Dokumen perencanaan teknis Detail Engineering Design (DED) yang semula direncanakan sejumlah Rp1,1 miliar, kini hanya disisakan Rp500 juta untuk mempertahankan kegiatan prioritas.
“DED tetap kami pertahankan, karena itu penting untuk rencana pembangunan ke depan. Dokumen lain sebagian besar ditunda pelaksanaannya,” pungkasnya. (Adv)
