Kepala Disdikpora PPU Andi Singkerru.
SumberNusantara, PENAJAM – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengakui bahwa meskipun sebagian besar kebutuhan mebeler di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah terpenuhi, masih terdapat kekurangan ratusan unit yang perlu dilengkapi.
Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru menjelaskan bahwa kebutuhan mebeler sudah mendapat perhatian sejak tahun sebelumnya, di mana anggaran sekitar Rp6 miliar telah dialokasikan untuk pengadaan meja dan kursi guru maupun siswa.
Namun, lantaran anggaran tersebut harus dibagi ke berbagai jenis perlengkapan, pemenuhan belum bisa dilakukan secara menyeluruh.
“Tahun kemarin kita cukup besar menganggarkan, sekitar Rp6 miliar, tetapi karena dibagi untuk meja guru, meja siswa, kursi guru, dan kursi siswa, jadi tidak bisa fokus hanya untuk satu jenis. Kalau misalnya hanya untuk siswa saja, mungkin sudah lengkap,” ujar Andi, Senin (14/7/2025).
Saat ini, kata Andi, kekurangan mebeler hanya tersisa pada kisaran ratusan unit, yang tersebar di beberapa sekolah. Ia menekankan bahwa kondisi ini tidak terlalu mendesak, namun tetap perlu ditindaklanjuti untuk menjamin kenyamanan dan kelayakan kegiatan belajar mengajar.
“Kalau pun masih ada kekurangan, paling hanya ratusan unit saja. Kalau ada yang tidak layak pakai, kita upayakan segera terganti,” ujarnya.
Pada tahun anggaran 2025 ini, tidak ada pengadaan mebeler baru karena kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Hal tersebut berdampak pada tertundanya sejumlah program pengadaan, termasuk pengadaan sarana prasarana pendidikan.
“Tahun ini kita tidak ada pengadaan mebeler karena efisiensi anggaran. Mudah-mudahan tahun depan bisa diadakan lagi,” kata Andi.
Untuk mengantisipasi, Andi bakal berkoordinasi dengan bidang sarana prasarana guna menyusun langkah-langkah, termasuk merancang pengadaan di tahun anggaran berikutnya. Ia menyampaikan perencanaan tersebut penting agar tidak terjadi penundaan terus-menerus.
“Saya akan ketemu Kabid Sarpras untuk komunikasi. Jangan sampai hal ini dibiarkan berlarut,” tutupnya. (Adv)
