Bupati PPU Mudyat Noor.
SumberNusantara, PENAJAM — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor meminta Pemerintah Pusat memberikan perhatian dan perlakuan khusus bagi daerahnya sebagai wilayah yang terdampak langsung oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menilai, pembangunan di kawasan IKN belum diimbangi dengan peningkatan kapasitas wilayah penyangga, khususnya Kabupaten PPU.
“Kami sudah berkirim surat kepada OIKN (Otorita IKN) terkait penanganan dampak di Kabupaten PPU. Penajam adalah daerah yang terdampak langsung, tetapi dukungan yang diberikan belum sepadan,” ujar Mudyat, Minggu (22/6/2025).
Ia menyoroti kondisi fiskal daerah yang terbatas. Dari sepuluh kabupaten/kota di Kaltim, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU menempati posisi terbawah. Bahkan menurutnya, PPU masih berada di bawah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
“Kemampuan keuangan kami sangat kecil, peringkat ke-10 dari 10 kabupaten/kota di Kaltim. Namun, kami dihadapkan pada konsekuensi sosial yang besar akibat pembangunan IKN,” tegasnya.
Salah satu dampak sosial yang disorot adalah meningkatnya praktik prostitusi di kawasan Sepaku, wilayah yang kini menjadi pusat pembangunan IKN.
Mudyat menilai hal tersebut sebagai indikasi awal ketimpangan pembangunan antardaerah.
Selain itu, pemerintah daerah pernah melakukan razia dan pembinaan, namun keterbatasan anggaran membuat upaya tersebut tidak berlanjut.
“Kami pernah melakukan razia, tetapi keesokan harinya mereka dilepaskan karena tidak ada anggaran lanjutan untuk pembinaan. Ini karena sebelumnya kami tidak mengantisipasi dampak sosial seperti ini,” ujarnya.
Mudyat menyoroti proyek-proyek infrastruktur besar yang dibangun di wilayah PPU namun lebih berorientasi untuk mendukung IKN, bukan untuk kepentingan masyarakat lokal.
“Infrastruktur memang dibangun melintasi Penajam, tetapi tujuannya ke IKN. Lalu, di mana posisi Penajam sebagai daerah penyangga? Sampai saat ini belum ada keistimewaan atau privilege bagi daerah kami,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dana alokasi khusus (DAK) untuk PPU justru berkurang sejak adanya proyek IKN. Ia menyebut daerahnya kehilangan puluhan miliar rupiah dari DAK yang sebelumnya rutin diterima.
“Bukannya mendapatkan tambahan, DAK kami justru dipotong. Harusnya Penajam mendapatkan perlakuan khusus. Jangan sampai nanti IKN megah, tetapi Penajam compang-camping. Itu tidak masuk akal,” jelasnya.
Mudyat pun mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengabaikan potensi ketimpangan dan konflik sosial jika keseimbangan pembangunan tidak dijaga.
“Kalau kesenjangan terlalu besar, itu bisa memicu konflik sosial. Kita harapkan hal itu tidak terjadi,” pungkasnya. (Adv)
