SumberNusantara, JAKARTA — Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor bersama sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) menggelar audiensi dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik.
Pertemuan berlangsung di ruang rapat kerja Dirjen Otda, Gedung F Lantai 8 Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).
Audiensi ini membahas peran strategis daerah penghasil sawit dalam mendukung kemandirian fiskal melalui optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sektor perkebunan kelapa sawit, sekaligus konsultasi mengenai dukungan regulasi lintas kementerian dan lembaga.
“Audiensi ini merupakan bagian dari upaya AKPSI untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari DBH sawit dengan dukungan regulasi yang kuat,” ungkap Bupati Mudyat Noor.
Menurutnya, sektor perkebunan kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap daya dukung fiskal daerah. Optimalisasi DBH sawit sangat penting, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk jalan umum yang sering digunakan aktivitas perkebunan.
“Optimalisasi ini sangat mendesak, terutama untuk perbaikan infrastruktur jalan yang terdampak aktivitas perkebunan, agar masyarakat juga ikut merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Mudyat juga menilai kehadiran AKPSI menjadi wadah strategis kolaborasi antara daerah dan pemerintah pusat dalam memperkuat kemandirian fiskal berbasis sektor perkebunan.
Sementara itu, Dirjen Otda Akmal Malik menyambut baik langkah AKPSI. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya perkebunan.
“Regulasi berbasis data menjadi sangat penting sebagai dasar sinkronisasi program daerah dengan kementerian/lembaga, termasuk dalam mendukung usulan para kepala daerah terkait DBH sawit,” ujarnya.
Akmal juga menyoroti sejumlah tantangan dalam tata kelola perkebunan sawit, mulai dari kelembagaan petani, keterbatasan infrastruktur, hingga tuntutan global terhadap keberlanjutan sektor ini.
Menutup pertemuan, Akmal Malik menegaskan komitmennya untuk mendukung AKPSI dalam mendorong optimalisasi DBH sawit dan kemandirian fiskal daerah melalui sinkronisasi regulasi maupun audiensi lanjutan ke kementerian terkait.
Dalam audiensi tersebut hadir pula Bupati Mamuju Tengah, Bupati Pasangkayu, Bupati Mamuju, serta jajaran pengurus AKPSI lainnya. (*)
