SumberNusantara, SAMARINDA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor Hadiri Agenda Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Agus Priyono kepada Kepala BPK yang baru yaitu Muhammad Suharyanto, yang di laksanakan di ruang Auditorium Nusantara Gedung BPK Samarinda, Jumat (07/03/2025).
Agenda tersebut dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, jajaran Forkopimda Provinsi Kaltim, Kepala Daerah Se- Kaltim, Seluruh Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota Se- Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Kepala Instansi Vertikal Provinsi Kaltim.
Gubernur Kaltim, Rudi Masud dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi – tingginya kepada Kepala BPK Perwakilan Kaltim Agus Priyono atas dedikasinya selama ini dalam mengawal tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Kepada Bapak Agus Priyono, selamat menjalankan tugas baru di Papua Barat, semoga karya karyanya tetap menyala untuk indonesia, dan tentunya di bawah kepemimpinan beliau sinergitas antara Provinsi Kaltim dan BPK terus terjalin dengan baik khususnya dalam mengawal tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rudi berharap kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltim yang baru, agar kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan kuat antara Pemprov Kaltim dengan BPK, dapat mewujudkan tata kelola yang baik di Kalimantan Timur.
“Bapak Muhammad Suharyanto, tentunya kami berharap ke depan, kerja sama yang telah terjalin dan telah kuat dapat mewujudkan kembali tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur dan tentunya di 10 Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Kaltim memiliki tujuan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, oleh karena itu BPK memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, termasuk di daerah khususnya Kalimantan Timur dan 10 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Timur.
Keberadaan BPK sebagai mitra keuangan negara, tentu memiliki posisi yang sangat strategis karena dapat memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, transparan dan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan. Sinergi antara BPK dengan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
BPK akan terus berupaya meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan Nasional melalui pemeriksaan keuangan Negara, sesuai visi BPK dalam rancangan rencana strategis BPK 2025 – 2029 adalah menjadi lembaga pemeriksa yang terpercaya untuk mewujudkan pencapaian tujuan bernegara.
Peningkatan hasil kualitas pemeriksaan akan tercermin dari dimanfaatkannya hasil laporan pemeriksaan BPK oleh para pengguna sebagai refrensi dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan.
Hal yang lebih penting dari pengelolaan keuangan negara dan daerah adalah pengelolaan keuangan untuk melaksanakan program dan pembangunan secara ekonomis, efisien dan efektif sesuai tujuan yang ditetapkan dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ukuran dari keberhasilan tersebut dapat dilihat dari indikator kesejahteraan rakyat dengan mencapai yang baik antara lain penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran dan peningkatan index pembangunan manusia.
Anggota IV BPK Republik Indonesia Fathan Subchi yang hadir memberikan sambutan, mengajak para kepala daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mengajak kepada para Gubernur, Bupati, Walikota bersama dengan DPRD Provinsi Kabupaten atau Kota se Provinsi Kalimantan Timur untuk terus berupaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan,” tutupnya. (Adv)
