Bupati PPU, Mudyat Noor saat melakukan kunjungan kerja dan audiensi ke Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL). (Doc : Ist)
SumberNusantara, DENPASAR — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor melaksanakan kunjungan kerja dan audiensi ke Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Unda Anyar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, kegiatan berlangsung di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Kota Denpasar, Bali, Kamis (07/08/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab PPU, Nicko Herlambang, serta Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab PPU, Muhtar. Kedatangan rombongan Pemkab PPU disambut oleh Kepala UPT BPDAS Unda Anyar, Tri Adi Wibisono, beserta jajaran, serta Kepala UPTD Tahura Ngurah Rai, Sri Agustin.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti implementasi kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya dalam sektor pengembangan ekowisata dan pelestarian kawasan hutan lindung yang ada di wilayah PPU.
Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak membahas potensi pengembangan kawasan konservasi dan ekowisata mangrove sebagai model pembangunan berkelanjutan yang dapat diterapkan di wilayah pesisir Kabupaten PPU. Studi lapangan pun dilakukan dengan meninjau langsung pengelolaan kawasan ekowisata Tahura Ngurah Rai, yang dikenal sebagai kawasan hutan mangrove terbesar dan terkelola baik di kawasan Indonesia Timur.
“Kita ingin belajar dari keberhasilan Bali dalam mengelola Tahura sebagai kawasan edukatif, konservatif, sekaligus produktif dari sisi pariwisata. PPU memiliki potensi hutan mangrove yang besar, dan ini bisa kita jadikan kekuatan baru dalam pembangunan berbasis lingkungan,” ujar Bupati Mudyat Noor.
Bupati juga menegaskan bahwa pendekatan pembangunan hijau atau green development menjadi salah satu visi utama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, seiring dengan posisinya sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sementara itu, Kepala BPDAS Unda Anyar, Tri Adi Wibisono menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemkab PPU yang proaktif menjalin kolaborasi strategis antar lembaga. Menurutnya, kemitraan pemerintah daerah dan kementerian sangat diperlukan dalam memastikan keberlanjutan program rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS.
“Dengan dukungan dari pemerintah daerah, kita bisa menyesuaikan program rehabilitasi dengan kondisi sosial, budaya, dan potensi kawasan lokal. Ekowisata berbasis mangrove adalah salah satu kunci dalam menciptakan ekonomi hijau yang inklusif,” terang Tri Adi.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah lanjutan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan BPDAS Unda Anyar dalam upaya pelestarian lingkungan sekaligus pengembangan potensi wisata berkelanjutan di PPU, khususnya dalam integrasi kawasan konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan adanya kunjungan ini, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi lintas sektor dalam membangun masa depan daerah yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. (Adv)
