SumberNusantara, PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Republik Indonesia mendesak pemerintah untuk segera melakukan kajian ulang terhadap sistem pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.
Selama ini kebijakan terhadap pelayanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan masih banyak di keluhkan oleh masyarakat di PPU.
Anggota DPRD PPU Jamaluddin mengatakan bahwa kualitas pelayanan BPJS Kesehatan dinilai masih banyak yang perlu diperbaiki lantaran menjadi keluhan masyarakat.
“Terus terang saya tidak mau ikuti peraturan BPJS, makin hari makin sulit,” ungkapnya.
Layanan kesehatan, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dinilai lebih baik, tetapi harus ditinggalkan seiring adanya kebijakan pemerintah pusat.
“Kalau dulu kan ada Jamkesda. Kita lebih memilih Jamkesda, tapi karena kita diatur oleh negara mau tidak mau kita harus ikuti,” bebernya.
Layanan yang dikeluhkab yakni terkadang pasien belum stabil namun diharuskan untuk pulang ke rumah dengan harapan kembali membuat rujukan.
Selain itu waktu antrean, ketersediaan fasilitas medis, serta hambatan birokrasi yang dirasakan oleh peserta.
“Masih banyak keluhan terkait kualitas pelayanan yang tidak optimal. Kami meminta pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan,” harapnya.
Politisi dari Partai Nasdem berharap pimpinan kepada daerah terpilih dapat lebih memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam membantu masyarakat terkait BPJS Kesehatan.
Pemerintah daerah bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan kebijakan pusat, serta mendengarkan keluhan langsung dari warga.
“Harapan kami kepada calon bupati bagaimana ke depan, BPJS ini mungkin lebih diperbaiki. Artinya kehadiran pemerintah daerah ini dimaksimalkan untuk masalah BPJS,” tutupnya. (Adv)
