Bupati PPU Mudyat Noor.
SumberNusantara, PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menegaskan komitmennya untuk mempercepat perluasan digitalisasi daerah. Penegasan tersebut disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor, dalam High Level Meeting (HLM) dan Peluncuran Digitalisasi Retribusi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melalui video zoom bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Kamis (4/12/2025).
Bupati Mudyat mengungkapkan TP2DD memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi digital, khususnya terkait optimalisasi pelayanan publik serta peningkatan pendapatan asli daerah melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Pemerintah Kabupaten PPU sangat mengapresiasi seluruh anggota TP2DD, jajaran perangkat daerah, perbankan mitra, serta Bank Indonesia yang terus mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
“High Level Meeting hari ini merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen dan memastikan seluruh target ETPD dapat kita capai secara optimal,” ujar Mudyat.
Mudyat menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib memastikan seluruh transaksi penerimaan maupun belanja daerah mengarah ke kanal pembayaran nontunai.
“Tidak ada lagi layanan prioritas yang tertunda implementasi digitalisasinya. Digitalisasi adalah keharusan, bukan pilihan,” tegasnya.
Ia juga meminta pemetaan menyeluruh terhadap seluruh jenis penerimaan daerah segera diselesaikan dan disahkan. Perangkat daerah yang belum menyampaikan daftar layanan wajib diminta menuntaskan kewajiban tersebut sesuai batas waktu yang disepakati.
“Digitalisasi tidak boleh hanya berfokus pada pajak dan retribusi besar saja, tetapi mencakup seluruh potensi penerimaan daerah,” ujarnya.
Selain itu, Bupati juga turut menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah dan perbankan untuk memastikan kesiapan teknis selaras dengan mekanisme nontunai.
Ia meminta perangkat daerah proaktif mengikuti arahan sekretariat TP2DD, sementara perbankan diminta memberikan pendampingan optimal untuk mewujudkan layanan cepat dan terintegrasi.
“Transisi menuju digitalisasi harus dibarengi sosialisasi intensif kepada masyarakat, pelaku usaha, dan wajib pajak. Perangkat daerah perlu merancang kegiatan sosialisasi yang terstruktur, masif, dan mudah dipahami, termasuk panduan penggunaan kanal pembayaran digital,” tutup Mudyat.
Kegiatan HLM dan peluncuran digitalisasi retribusi TP2DD tersebut juga diikuti secara langsung oleh Sekretaris Daerah PPU Tohar, Wakil Bupati Paser, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, serta unsur perangkat daerah terkait. (*)
