SumberNusantara, MAKASSAR – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui rombongan yang dipimpin Wakil Bupati Abdul Waris Muin, melakukan studi tiru ke Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar, Senin (25/08).
Kunjungan ini bertujuan mempelajari keberhasilan pelaksanaan Program Sambungan Rumah (SR) Gratis, yang telah menjadi program prioritas Pemerintah Kota Makassar.
Rombongan Pemkab PPU terdiri dari Direktur Perumda Air Minum Danum Taka (AMDT) PPU, Abdul Rasyid, tenaga ahli, serta jajaran terkait. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Plt Direktur Utama PDAM Makassar, Hamzah Ahmad, bersama jajaran struktural di Aula Tirta Dharma, Kantor PDAM Makassar, Jl. Dr. Ratulangi No. 3 Makassar.
Dalam paparannya, Hamzah Ahmad menjelaskan bahwa program SR gratis di Kota Makassar merupakan inisiatif Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (MULIA) untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan membayar biaya sambungan baru.
Sejak diluncurkan pada Juni 2025, program ini telah merealisasikan lebih dari 1.300 sambungan gratis di enam wilayah pelayanan. Tahun ini, PDAM Makassar menargetkan 2.000 sambungan dengan prioritas kawasan padat penduduk di wilayah utara dan timur.
“Dalam program ini, seluruh karyawan PDAM hingga pejabat struktural diwajibkan turun langsung melakukan pemasangan. Bahkan saya sendiri ikut bertanggung jawab di lapangan. Gotong royong ini membuat biaya bisa ditekan sekaligus mempercepat layanan,” jelas Hamzah.
Lebih lanjut, Hamzah mengakui bahwa PDAM Makassar masih menghadapi sejumlah tantangan teknis, terutama keterbatasan pasokan air baku.
“Kebutuhan air bersih di Kota Makassar mencapai 5.500 liter per detik, sementara yang bisa kami kelola baru 3.600 liter per detik. Untuk penambahan air baku, kami harus menunggu keputusan pusat. Bahkan, untuk izin koneksi jaringan pipa induk saja, kami pernah menunggu hingga lima tahun. Alhamdulillah, saat ini jaringan pipa di wilayah timur kota sudah bisa terselesaikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, menyampaikan apresiasinya terhadap inovasi PDAM Makassar yang dianggap relevan dengan kondisi PPU.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Namun cakupan layanan di PPU baru sekitar 30 persen, sementara biaya pemasangan masih menjadi kendala bagi banyak warga. Karena itu kami datang untuk belajar, agar bisa menghadirkan program serupa di daerah kami,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah PPU menambah urgensi pembangunan infrastruktur air bersih.
“Dengan adanya IKN, tantangan semakin besar: keterbatasan jaringan, kapasitas instalasi, hingga ancaman kekeringan saat musim kemarau. Kami ingin memastikan masyarakat PPU tetap terlayani dengan baik,” tegas Abdul Waris.
Direktur Perumda AMDT PPU, Abdul Rasyid, juga menilai PDAM Makassar layak menjadi rujukan karena mampu menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan efisiensi manajemen.
“Kami ingin meniru sekaligus memodifikasi agar sesuai dengan kondisi PPU, terlebih dengan hadirnya IKN. Model PDAM Makassar sangat inspiratif,” ujarnya.
Program SR Gratis PDAM Makassar sendiri menyasar masyarakat berpenghasilan di bawah UMK, dengan kriteria rumah berada di area jaringan pipa PDAM dan menggunakan listrik 450–900 watt. Penerima manfaat ditentukan melalui survei lapangan, dengan batas maksimal pemasangan pipa 20 meter dari jalur distribusi utama.
Masyarakat penerima tetap membayar biaya pemakaian bulanan, namun dibebaskan dari biaya pemasangan awal yang mencapai Rp2,2 juta. Dengan kebijakan ini, cakupan layanan diharapkan semakin meluas, sementara pendapatan perusahaan daerah juga meningkat. (*)
