SumberNusantara, Penajam – Perwakilan Pemuda Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyayangkan dengan adanya isu terkait akan diadakan aksi demo untuk menolak ribuan pekerja dari luar daerah yang masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Tindakan beberapa pihak yang tidak sepakat dengan kedatangan pekerja tersebut, dikhawatirkan dapat menghambat pekerjaan dan pembangunan di IKN Nusantara.
“Perkembangan di IKN Nusantara beberapa hari terkahir ini gencar isu terkait akan diadakannya aksi demo untuk menolak tenaga kerja dan beberapa tuntutan lainnya, ” kata Perwakilan Pemuda PPU, Eko Cahyo Riswanto, Selasa (07/02).
Ia juga mengatakan bahwa dengan masuknya 16 ribu pekerja ke IKN Nusantara merupakan salah satu upaya mendukung percepatan pembangunan IKN Nusantara. Menurutnya, dengan adanya aksi penolakan tersebut dapat berimbas dalam pembangunan IKN.
“Pada dasarnya pemuda yang ada di PPU sepakat dalam arti menjadi bagian dari hadirnya IKN. Masih banyak cara selain melakukan aksi demo penolakan 16 ribu pekerja itu, yang lebih elegan dengan duduk berdiskusi terkait memberikan saran dan rekomedasi, kira-kira apa yang bisa diberikan untuk terselenggaranya IKN Nusantara, ” ujarnya.
Alasan ribuan pekerja didatangkan, lanjut Eko, dari luar Kalimantan, karena memang Sumber Daya Manusia atau SDM lokal masih kurang mumpuni untuk ikut bersaing.
“Kalau kita menghambat masuknya tenaga kerja dari luar masuk ke IKN, pertanyaannya kita siap tidak memenuhi sumber dayanya, 16 ribu itu tidak sedikit dengan standar IKN, kita perlu waktu, ” ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa beberapa pihak yang menyuarakan penolakan ribuan pekerja tersebut sebaiknya turut membantu memikirkan atau menyiapkan kompetensi masyarakat lokal agar dapat bersaing di IKN Nusantara.
“Bukan aksi, kita tidak harus menentang adanya proses yang terjadi. Ruang untuk membahas hal tersebut masih terbuka lebar, ke depan kita perlu menyampaikan rekomendasi. Kalau melakukan aksi menghabiskan energi dan harusnya mencari ruang lain, misalnya melakukan pelatihan dan bagaimana caranya agar tenaga kerja lokal ini bisa bersaing di IKN Nusantara, “jelasnya.
200 ribu pekerja kata Eko, dibutuhkan dalam pembangunan di IKN dan 16 ribu pekerja yang didatangkan dari luar Kalimantan dianggap wajar, kemudian selebihnya dapat diisi oleh SDM Lokal.
“Kalau sisanya kita siapkan, saya yakin Pemerintah tidak akan cari di luar daerah, terlebih, sejauh ini sudah banyak pelatihan yang diadakan untuk meningkatkan SDM kita, ” ujarnya.
Sekedar informasi, diketahui beberapa pihak yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Suara Rakyat Kaltim (GASKAN) terdiri dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Balikpapan, KNPI PPU, KNPI Kutai Kartanegara, organisasi Cipayung Kaltimtara serta BEM Nusantara Kaltim, menolak rencana kedatangan 16 ribu pekerja dari total 200 ribu pekerja IKN yang berasal dari luar daerah.
Salah satu tuntutan mereka yakni menginginkan pekerja di IKN, dapat memprioritaskan pekerja lokal ketimbang pekerja dari luar daerah. Bahkan aliansi tersebut mengancam akan melakukan aksi besar-besaran, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
(Tim liputan sumbernusantara.co.id)
