Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin.
SumberNusantara, PENAJAM — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, mendorong peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB).
Ia menilai, fasilitas layanan kesehatan tersebut perlu dikembangkan agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.
Menurut Raup, wacana peningkatan fasilitas RSUD RAPB, termasuk pembangunan gedung baru hingga empat lantai, sudah muncul sejak beberapa periode pemerintahan sebelumnya. Namun, hingga kini rencana tersebut belum juga terealisasi.
“Sejak masa pemerintahan sebelumnya sudah ada wacana RSUD akan dibangun empat lantai. Tapi faktanya sampai hari ini belum juga terealisasi,” ujar Raup, Sabtu (21/6/2025).
Ia menekankan bahwa peningkatan kapasitas layanan rumah sakit harus menjadi prioritas, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang layak.
“Kalau kita bicara pelayanan publik, terutama terkait kesehatan, maka fasilitas harus benar-benar disiapkan. Selama ini keluhan masyarakat kerap muncul karena keterbatasan ruang rawat dan sarana medis,” jelasnya.
Raup menyebut bahwa lahan untuk pengembangan RSUD RAPB sudah tersedia. Namun tantangan utamanya kini terletak pada aspek pendanaan. Ia mempertanyakan apakah APBD PPU mampu membiayai proyek pengembangan berskala besar itu secara mandiri.
“Lahannya sudah ada, tinggal pendanaannya. Apakah kita mampu membangunnya hanya dengan APBD yang ada? Kalau tidak, tentu kita perlu alternatif,” katanya.
Sebagai solusi, DPRD PPU mendukung langkah pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan tambahan, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan keuangan lainnya.
“Bantuan dari provinsi, DAK, atau skema lain pasti akan kami dorong dan upayakan,” tambahnya.
Namun demikian, Raup memberikan catatan terhadap rencana pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Ia menilai, skema tersebut belum tepat diterapkan di PPU, mengingat karakteristik masyarakat yang sebagian besar berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.
“Kalau menggunakan pihak ketiga atau KPBU, itu sudah masuk ke ranah bisnis. Saya rasa PPU belum cocok dengan skema itu karena mayoritas masyarakat kita masih berada pada kelas ekonomi menengah ke bawah,” pungkasnya.
RSUD Ratu Aji Putri Botung saat ini merupakan fasilitas kesehatan rujukan utama di Kabupaten PPU dan berstatus sebagai rumah sakit tipe C. Pengembangan fasilitas serta peningkatan status rumah sakit diharapkan dapat menghadirkan layanan medis lanjutan yang lebih dekat, tanpa harus merujuk ke kota-kota besar seperti Balikpapan atau Samarinda. (Adv)
