Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Thohiron.
SumberNusantara, PENAJAM — Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal karena terkendala mekanisme pendanaan yang masih menunggu kepastian dari Pemerintah Pusat.
“Program ini memang belum berjalan sepenuhnya. Baru sebatas uji coba, belum ada kabupaten/kota yang benar-benar menjalankan MBG secara menyeluruh,” ujar Thohiron, Kamis (12/6/2025).
Pemerintah Kabupaten PPU sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp25 miliar melalui APBD untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Namun, dana tersebut tidak dapat digunakan karena ada instruksi dari pemerintah pusat bahwa program MBG sepenuhnya harus dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Anggaran Rp25 miliar itu tidak boleh digunakan. Pemerintah Pusat menegaskan bahwa kegiatan makan bergizi gratis tidak boleh dibiayai oleh APBD,” tegasnya.
Thohiron juga menekankan pentingnya koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program ini.
Keterlibatan Dinas Pendidikan dianggap krusial karena memiliki data akurat mengenai jumlah dan sebaran murid di wilayah PPU.
DPRD PPU mendukung penuh implementasi MBG, namun berharap kepastian dari pemerintah pusat segera diberikan agar program ini dapat dijalankan tanpa kendala.
“Tentu kami ingin program ini segera berjalan supaya manfaatnya dapat dirasakan oleh anak-anak kita,” pungkasnya. (Adv)
