Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin.
SumberNusantara, PENAJAM — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyediaan air bersih, termasuk meninjau kembali sejumlah infrastruktur yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Salah satu infrastruktur yang disoroti adalah pembangunan Bendungan Lawe-Lawe di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, yang hingga kini belum difungsikan secara maksimal, meskipun telah menelan anggaran besar.
“Di Kelurahan Lawe-Lawe itu ada penampungan air seperti embung atau bendungan. Pipa distribusinya sudah dibangun sejak masa bupati terdahulu, tetapi sampai sekarang tidak berfungsi. Itu mubazir,” ujar Raup, Minggu (15/6/2025).
Menurutnya, jika infrastruktur tersebut dioptimalkan, maka krisis air bersih yang kerap terjadi, terutama saat musim kemarau, dapat diatasi. Ia menekankan pentingnya perencanaan terpadu dari hulu hingga hilir dalam pengelolaan air bersih di PPU.
“Kalau infrastruktur itu berfungsi, saya pikir PPU tidak akan mengalami masalah air bersih. Masalahnya bukan karena kekurangan sumber, tetapi karena pemanfaatannya tidak berjalan,” tegasnya.
Raup juga menyebut bahwa PPU memiliki sejumlah potensi sumber air baku lain yang belum dikembangkan secara maksimal, seperti di wilayah Bukit Subur, Waru, dan Babulu.
Ia turut menyinggung wacana pemanfaatan Waduk Sepaku yang saat ini lebih difokuskan untuk kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN), namun dinilai terlalu jauh untuk menjawab kebutuhan lokal di wilayah PPU.
“Memang ada wacana untuk menggunakan Waduk Sepaku, tetapi itu jauh. Sementara kita memiliki potensi di daerah sendiri seperti Waru dan Babulu. Strategi seharusnya disiapkan dari sekarang,” ucapnya.
Kondisi saat ini menyebabkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kerap mengalami kesulitan dalam mendistribusikan air, terutama saat musim kemarau. Raup mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur air bersih tidak cukup hanya berupa proyek fisik, tetapi juga harus dibarengi dengan perencanaan dan pengelolaan yang berkelanjutan.
DPRD akan mendorong pemerintah untuk menyelesaikan persoalan air bersih ini melalui audit, evaluasi, dan perencanaan jangka panjang.
“Harus ada evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap kinerja PDAM, karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tutup Raup. (Adv)
