Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Rusbani.
SumberNusantara, PENAJAM – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Rusbani mendorong agar pembangunan Bendungan Lawe-Lawe di Kecamatan Penajam dapat segera dilanjutkan dan difungsikan.
Proyek yang telah menyerap anggaran besar pada tahap awal ini dinilai penting untuk menjamin ketersediaan air bersih dan mendukung pertumbuhan penduduk serta pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
“Kami dari DPRD mendorong agar bendungan Lawe-Lawe segera difungsikan. Anggaran pembangunan awal sudah cukup besar, namun sampai sekarang belum ter manfaatkan secara optimal,” ujar Rusbani, Sabtu (5/7/2025).
Menurutnya, keberadaan bendungan ini menjadi sangat krusial mengingat wilayah Penajam hingga saat ini belum memiliki infrastruktur air baku yang memadai.
Ketersediaan air bersih di kawasan tersebut masih sangat bergantung pada curah hujan dan sistem distribusi terbatas yang belum mampu memenuhi kebutuhan jangka panjang masyarakat, terlebih dengan peningkatan populasi pascakehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Penajam masih sangat mengandalkan curah hujan untuk suplai air. Padahal, kita tahu jumlah penduduk terus bertambah dan kebutuhan air bersih semakin meningkat,” jelasnya.
Rusbani juga menyebut bahwa kendala utama yang sempat menghambat pembangunan bendungan tersebut adalah persoalan status lahan yang dulunya merupakan aset milik Pertamina. Namun, ia memastikan bahwa persoalan tersebut kini telah selesai dan tidak lagi menjadi penghalang bagi kelanjutan proyek.
“Dulu memang status lahannya pinjam pakai dengan Pertamina. Tapi sekarang sudah clear. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melanjutkannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rusbani menekankan pentingnya menjadikan Bendungan Lawe-Lawe sebagai proyek strategis daerah, bahkan bila memungkinkan masuk dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ia menilai hal tersebut dapat membuka peluang pembiayaan dari pemerintah pusat dan mempercepat proses penyelesaiannya.
“Kalau bisa masuk dalam proyek strategis nasional, tentu akan lebih baik. Tapi paling tidak, kita prioritaskan sebagai proyek strategis daerah karena menyangkut layanan dasar masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Pemkab PPU bersama DPRD perlu lebih inovatif dalam mencari skema pendanaan alternatif, termasuk melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun lembaga pembiayaan publik.
Hal ini penting mengingat keterbatasan anggaran daerah di tengah tuntutan pembangunan infrastruktur yang semakin kompleks.
“Kita butuh inovasi dalam pembiayaan, karena anggaran daerah terbatas. Maka, penting untuk menyiapkan data yang lengkap dan akurat agar bisa mengajukan usulan pendanaan ke pusat secara formal,” kata Rusbani.
Dalam konteks perencanaan jangka panjang, bendungan ini juga dinilai memiliki nilai strategis dalam mendukung ketahanan air dan pengembangan sektor pertanian serta ekonomi wilayah Penajam.
DPRD PPU, kata Rusbani, berkomitmen untuk terus mengawal proyek ini agar dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Adv)
