SumberNusantara, PENAJAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tohar mewakili Bupati PPU Mudyat Noor Pimpin Rapat pertemuan Forum Komunikasi dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Balikpapan Aidy Ilmy beserta jajarannya yang di gelar di Ruang Rapat Bupati PPU, Selasa (29/4/2025).
Sekda di dampingi Asisten I Nicko Herlambang, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKAD, Kepala Disdukcapil, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bapelitbang, Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan, Staf BPJS Kesehatan dengan agenda monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional Kab. PPU serta peningkatan cakupan kepesertaan dan keaktifan PPU.
Tujuan dilakukannya strategis pelaksanaan forum komunikasi terkait implementasi strategi pencapaian UHC Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 adalah tercapainya penyelesaian masalah dan memberikan solusi serta memitigasi risiko risiko yang akan terjadi di kemudian hari, tercapainya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan Program JKN-KIS.
“Tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung Program JKN-KIS, terwujudnya partisipasi Pemerintah Daerah dalam mendukung sosialisasi, keberhasilan implementasi Program JKN-KIS, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi pelayanan Peserta Program JKN-KIS tanpa diskriminasi, mempermudah koordinasi antar instansi yang terkait dalam menyelesaikan kendala kendala operasional di lapangan, terwujudnya kemudahan akses layanan kesehatan bagi penduduk,” kata Tohar.
Tohar juga menyampaikan bahwa terkait dalam kepesertaan perlu penambahan forum komunikasi yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan DPM-D karena berkaitan dengan kompetensi dinas tersebut. SKPD yang masuk dalam forum ini merupakan keterkaitan ruang lingkup tugas pokok fungsi unit kerja berkenaan dengan kebijakan daerah mengintegrasikan kepentingan bagi masyarakat dalam BPJS.
Selain itu, berkenaan dengan apapun data itu sangat penting baik itu data kepesertaan, data keaktifan, kecukupan dana oleh karena itu salah satu kuncinya untuk mendapatkan data yang fisible harus di dapatkan dari narasumber data yang pas sehingga jangan enggan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi.
“Data yang telah kita collect perlu untuk kita elaborasi lebih lanjut serta kita telusuri sehingga peserta BPJS bersangkutan memerlukan layanan kesehatan tercover dengan baik maka dari itu pemerintah dan pihak BPJS harus benar-benar memberikan nilai positif dalam pelayanannya,” tutupnya. (Adv)
