Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir.
SumberNusantara, PENAJAM – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencatat serapan anggaran daerah hingga triwulan kedua 2025 masih tergolong rendah, yakni baru mencapai 27,46 persen dari target ideal sebesar 50 persen.
Kepala BKAD PPU, Muhajir, menjelaskan bahwa rendahnya realisasi anggaran bukan disebabkan oleh kegiatan yang tidak berjalan, melainkan karena kendala pada sisi keuangan.
“Memang serapan organisasi kita rendah, artinya dari sisi keuangannya yang rendah. Tetapi secara fisik, semua kegiatan OPD berjalan. Di KPUPR, di Perkim, pekerjaan terlaksana dan sudah terlelang. Hanya saja, pembayaran kepada pihak ketiga masih terkendala karena kemampuan keuangan,” jelas Muhajir, Jumat (1/8/2025).
Lanjutnya, pembayaran masih menunggu formasi atau penyaluran dana dari pemerintah pusat. Kebijakan-kebijakan sebelumnya bahkan mungkin akan direvisi menyesuaikan dengan alokasi yang diterima nanti.
“Kita dalam posisi kurang bayar, seperti yang sering saya sampaikan melalui media, bahwa anggaran belum disalurkan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita masih menunggu,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Muhajir juga menyinggung proses pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPPAS) untuk APBD 2026 yang sudah mulai dibahas bersama DPRD. Menurutnya, alokasi untuk tahun depan kemungkinan akan mengalami penurunan.
“Kalau terkait pengaruhnya, tentu akan sedikit menurunkan alokasi kita di 2026,” ujarnya.
Ia menjelaskan rendahnya serapan tahun ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) di awal tahun yang mendorong efisiensi anggaran dan penundaan proses lelang.
“Awalnya ada DED, kemudian Januari terbit Inpres yang isinya penundaan proses lelang karena efisiensi. Jadi, kita harus meramu ulang program. Perkada juga baru turun, baru bisa kita jalankan semua,” terangnya.
Meski demikian, Muhajir optimistis realisasi akan meningkat pada akhir tahun, mengikuti pola tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau dilihat dari tren 2024, realisasi tertinggi terjadi di akhir tahun, bahkan sampai 93 persen. Tahun lalu kita capai 90 persen, dan mudah-mudahan tahun ini juga bisa tembus segitu,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini Pemkab juga tengah menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan yang menjadi dasar pembahasan APBD Perubahan 2025.
“Jadwalnya masih di Agustus ini harus mulai pembahasan. Tapi kami masih menyelesaikan dokumen dari RKPD Perubahan yang masih ditangani Bapelitbang,” ucapnya.
Ditambahkannya, tidak akan ada penambahan anggaran bagi OPD, mengingat postur pendapatan daerah juga tidak mengalami peningkatan.
“Optimalisasi belanja di masing-masing OPD menjadi fokus. Tidak ada alokasi penambahan secara total, karena postur pendapatan kita juga tidak bertambah. Jadi, hanya melakukan pergeseran anggaran. Mungkin ada kegiatan yang tidak dilaksanakan lalu digeser,” pungkasnya. (Adv)
