SumberNusantara, PENAJAM – Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun menggelar rapat dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten PPU, kegiatan tersebut berlangsung di Aula lantai III Kantor Bupati PPU, Jumat (03/11/2023).
Makmur Marbun menyampaikan bahwa dalam rapat koordinasi (Rakor) yang disampaikan Presiden Republik Indonesia (RI) Jokowi Widodo di Istana Negara, Senin(30/10/2023) lalu.
“Ada tujuh arahan Presiden yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh Pj Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia, ”ungkap Makmur.
Makmur mengarahkan semua yang hadir untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar, dengan melakukan operasi pasar dan pemantauan secara rutin dan berkelanjutan di pasar yang ada di PPU.
“Lakukan perencanaan tol laut sehingga barang kebutuhan pokok bisa langsung bersandar di pelabuhan Buluminung,” pintanya.
Makmur juga mengarahkan untuk mengalokasi anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat di perubahan APBD 2023 sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan sesuai dengan kewenangan daerah.
Selanjutnya Pj Bupati juga mengingatkan kepada semua OPD untuk tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super el nino.
”Segera optimalisasi daya dukung sumber daya air baku PDAM dengan menggerakkan alat berat dari PUPR,”katanya.
Kemudian dalam hal reformasi birokrasi, Makmur meminta untuk menyederhanakan prosedur tata kelola khususnya dalam hal perizinan kepada investor.
” saya minta DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk mengacu kepada sistem OSS (Online Single Submission) dan segera lakukan sosialisasi pendaftaran melalui OSS kepada UMKM yang ada,”ujarnya.
Selanjutnya, pada tahun politik ini pemerintah kabupaten harus mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN harus terjaga.
”Saya ingatkan kembali kepada semua ASN jangan terlibat politik praktis,” tegasnya.
Apabila terjadi pergolakan atau percikan-percikan yang berkaitan politik di masyarakat, Pj Bupati meminta agar cepat segera diselesaikan permasalahan tersebut dengan damai.
Terakhir Pj Bupati meminta untuk terus mendukung program prioritas pemerintah terkait penurunan kemiskinan, pemberantasan stunting dan hilirisasi industri.
“Lakukan pencermatan anggaran 2024 dan penyusunan dokumen perencanaan terkait hal tersebut, ”pungkasnya. (Diskominfo/mad/red)
