Wabup PPU Abdul Waris Muin saat menghadiri Rapat Kerja Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama Anggota Sub Wilayah Timur I dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
SumberNusantara, PENAJAM – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Waris Muin menyampaikan sejumlah usulan penting terkait kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah inti penyangga IKN. Ia menegaskan bahwa penguatan infrastruktur dasar sangat diperlukan untuk mendukung mobilitas, pelayanan publik, dan pertumbuhan wilayah.
Hal tersebut diutarakannya dalam Rapat Kerja Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama Anggota Sub Wilayah Timur I dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Wali Kota Bontang, Bupati Paser, yang berlangsung di Kantor Kemenko 3, IKN, pada Jumat (21/11/2025).
Waris juga menekankan pentingnya peningkatan status bandara yang dibangun di IKN. Menurutnya dengan peningkatan status dapat memperkuat konektivitas antar wilayah.
“Kami memohon dukungan agar bandara yang dibangun di IKN dapat ditingkatkan menjadi bandara domestik dan ke depan menjadi bandara internasional. Dengan landasan sepanjang 3,5 kilometer, bandara ini sangat layak untuk peningkatan status dan akan memperkuat konektivitas PPU dengan wilayah nasional,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah penyangga.
“Kami mengusulkan percepatan pembangunan Bendungan Talake dan Bendungan Lawe. Dua bendungan ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan air bersih di tiga kecamatan dan mendukung pertumbuhan kawasan penyangga IKN,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Wabup Waris juga meminta dukungan terhadap pembangunan dua jembatan strategis yang telah lama diusulkan pemerintah daerah.
“Jembatan Riko–Gersik perlu segera direalisasikan karena akan memperpendek waktu tempuh masyarakat dan mendorong ekonomi lokal. Begitu pula Jembatan Nipah-Nipah – Balikpapan yang menjadi akses vital untuk memperkuat hubungan Penajam dan Balikpapan sebagai pintu masuk utama menuju IKN,” tegasnya.
Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tamsil Linrung, yang juga memimpin jalannya rapat tersebut menyampaikan komitmen penuh DPD RI untuk mendukung percepatan pembangunan IKN. Menurutnya, dukungan tersebut merupakan bagian dari mandat konstitusi untuk memastikan pembangunan nasional tetap selaras dengan aspirasi daerah penyangga.
“Kedatangan kami ke sini membawa mandat konstitusi, membawa kepentingan daerah dalam tiap pembangunan nasional. Dengan terbitnya berbagai regulasi, termasuk Perpres terkait percepatan pembangunan IKN, semakin jelas bahwa akselerasi pembangunan harus dioptimalisasi. Tugas kami adalah memastikan kepentingan pusat selaras dengan aspirasi daerah penyangga,” ujar Tamsil.
Rapat kerja ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyuarakan kebutuhan prioritas serta memperkuat koordinasi antara DPD RI, Otorita IKN, dan pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten PPU berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan IKN ke depan, sehingga manfaat pembangunan ibu kota negara benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat wilayah penyangga. (Adv)
