SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menegaskan komitmennya dalam percepatan penurunan stunting melalui peningkatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM), kegiatan digelar di Gedung Graha Pemuda Pangeran Singa Negara, Nipah-Nipah yang dihadiri Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, Selasa (28/4/2026).
Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia. Namun, di tengah berbagai program yang terus digencarkan, efektivitas intervensi di lapangan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terjawab.
Kegiatan dibuka oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Timur, Sarifah Suraidah Abidien Harum, yang menekankan pentingnya peran kader dan sinergi lintas sektor.
Ia menyebut keberhasilan penanganan stunting sangat bergantung pada kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, kader, serta masyarakat.
Meski demikian, pendekatan kolaboratif ini kerap menghadapi kendala klasik, mulai dari keterbatasan data yang akurat, belum meratanya kapasitas kader di desa, hingga konsistensi pendampingan keluarga berisiko stunting.
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, dalam sambutannya menegaskan bahwa stunting merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara terintegrasi. Ia menyoroti pentingnya peran kader sebagai ujung tombak pelaksanaan program di tingkat desa.
“Peran kader di lapangan sangat penting sebagai ujung tombak dalam memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Namun, penguatan kapasitas kader saja dinilai belum cukup tanpa diiringi dukungan sistem yang kuat, termasuk penganggaran yang tepat, pengawasan berkelanjutan, serta integrasi program antar perangkat daerah.
Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan bahwa KPM memiliki posisi strategis, tidak hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai edukator masyarakat terkait gizi dan kesehatan. Tantangannya, tidak semua kader memiliki latar belakang atau dukungan memadai untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal.
Pemkab PPU sendiri mengklaim telah menjalankan berbagai program percepatan penurunan stunting, seperti intervensi gizi, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta optimalisasi posyandu.
Namun, sejauh mana dampak nyata dari program-program ini terhadap penurunan angka stunting di lapangan masih memerlukan evaluasi yang terukur dan transparan.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten PPU, Dewi Yuliana, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim, Puguh Harjanto, serta Kepala Dinas PMD PPU, Tita Deritayati.
Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), PPU dituntut tidak hanya aktif secara programatik, tetapi juga mampu menunjukkan capaian konkret dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia.
Tanpa perbaikan menyeluruh pada aspek implementasi, peningkatan kapasitas kader berpotensi menjadi agenda seremonial yang berulang tanpa dampak signifikan.
Melalui kegiatan ini, komitmen pemerintah kembali ditegaskan. Namun, publik kini menunggu lebih dari sekadar komitmen—yakni hasil nyata berupa penurunan angka stunting yang konsisten dan terukur di Kabupaten PPU. (*)
