Redaksi Sumber Nusantara 
DPMPTSP PPU Gelar Forum Konsultasi Publik Bahas Standar Pelayanan dan SOP.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyempurnaan standar pelayanan dan prosedur operasional di lingkungan instansi terkait.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk membahas Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP), serta percepatan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PPU pada Rabu (14/10/2026) tersebut dilaksanakan secara daring.
Forum ini dihadiri perwakilan perangkat daerah, instansi vertikal, badan usaha milik negara (BUMN), serta badan usaha milik daerah (BUMD). Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pemahaman dan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala DPMPTSP PPU, Amrullah, mengatakan FKP menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi, berkoordinasi, dan menyampaikan masukan terkait penyempurnaan standar pelayanan publik.
“Dengan adanya FKP ini bisa dijadikan tempat untuk koordinasi, diskusi dan menyampaikan masukan yang berkaitan dengan penyempurnaan standar pelayanan publik,” kata Amrullah.
Menurutnya, masukan dari berbagai instansi diperlukan untuk mendukung penyusunan standar pelayanan dan SOP yang lebih sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan. Kejelasan standar dan prosedur diharapkan dapat membantu setiap instansi menjalankan tugas pelayanan secara lebih terarah.
Pembahasan tersebut juga berkaitan dengan rencana pembentukan MPP Kabupaten PPU. Kehadiran MPP diharapkan dapat mendukung integrasi berbagai layanan dari instansi pemerintah maupun lembaga terkait dalam satu tempat pelayanan, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih mudah ketika mengurus berbagai keperluan administrasi.
Melalui forum konsultasi ini, koordinasi antarinstansi menjadi salah satu aspek yang didorong agar penyempurnaan standar pelayanan berjalan selaras dengan upaya pembentukan MPP. Sinergi tersebut diperlukan untuk membangun pemahaman bersama mengenai prosedur, mekanisme, serta kualitas pelayanan yang ingin diwujudkan.
Amrullah berharap forum tersebut dapat memperkuat kerja sama antarinstansi dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses, cepat, transparan, dan terintegrasi. Pelayanan yang diselenggarakan juga diharapkan semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Dengan upaya yang dilakukan itu kami harap dapat mewujudkan kesamaan pemahaman dan bersinergi antarinstansi dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, transparan dan terintegrasi,” ujarnya.
Penyelenggaraan FKP ini menjadi bagian dari proses koordinasi dan penghimpunan masukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten berjuluk Benuo Taka. (Adv)
