Kepala Kesbangpol PPU, Andi Singkerru.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Penyaluran hibah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga kelengkapan administrasi setiap organisasi penerima.
Pada tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten PPU mengalokasikan Rp800 juta. Hingga periode pelaporan, dana yang terealisasi mencapai Rp650 juta, sedangkan Rp150 juta belum tersalurkan.
Kepala Kesbangpol PPU, Andi Singkerru, mengatakan bahwa anggaran tersebut tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni 2026. Realisasi 81,25 persen menunjukkan sebagian besar alokasi telah disalurkan kepada organisasi yang memenuhi ketentuan.
“Dari pagu Rp800 juta dalam DPA Murni 2026, sebanyak Rp650 juta sudah terealisasi. Artinya, masih ada Rp150 juta yang belum tersalurkan,” kata Andi Singkerru.
Data Kesbangpol mencatat program hibah tersebut mencakup 22 organisasi. Namun, masuknya organisasi dalam daftar penerima tidak otomatis membuat bantuan dapat dicairkan. Sebagian sisa anggaran belum terealisasi karena ada calon penerima yang belum memenuhi persyaratan administrasi.
Andi menyebut program bantuan itu menyasar lebih dari 20 kelompok masyarakat. Pencairan dilakukan setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan proses administrasi selesai.
“Program ini diperuntukkan bagi lebih dari 20 organisasi masyarakat. Meski demikian, pencairan tetap harus mengikuti ketentuan serta kelengkapan administrasi masing-masing penerima,” katanya.
Bagi organisasi yang telah memenuhi persyaratan dan menyelesaikan proses pengajuan, pencairan dilakukan pada Agustus hingga September 2026. Namun, belum ada rincian pasti mengenai organisasi yang belum menerima bantuan maupun nominal yang tertahan pada masing-masing penerima.
“Bantuan bagi organisasi yang memenuhi persyaratan dan telah diproses sudah disalurkan pada Agustus dan September. Untuk yang belum tersalurkan, masih perlu kami cek kembali,” tuturnya.
Andi Singgkerru menekankan pentingnya tertib administrasi dan pertanggungjawaban agar hibah daerah digunakan sesuai peruntukan serta dapat dipertanggungjawabkan. (Adv)

