Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbang PPU, Kusnul Khotimah.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan sasaran program penanganan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU menegaskan data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memiliki karakteristik dinamis karena kondisi masyarakat yang menjadi objek pendataan terus mengalami perubahan.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbang PPU, Kusnul Khotimah, menjelaskan data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) perlu dibedakan dengan data DTKS yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan sosial masyarakat.
Menurutnya, setelah terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 dan Inpres Nomor 8, pendataan serta pelaksanaan program terkait kesejahteraan sosial semakin diarahkan pada penggunaan data yang menjadi acuan bersama.
Kusnul menjelaskan, data BPS digunakan untuk menggambarkan persentase penduduk miskin, sedangkan DTKS lebih berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan intervensi pemerintah.
“Jadi, kalau data kemiskinan itu yang dirilis sama BPS. Itu persentase data kemiskinan. Kemudian kalau yang DTKS karena DTKS ini datanya dinamis. Yang diukur siapa? Manusia. Karena yang diukur manusia, otomatis datanya dinamis,” jelasnya.
Ia menerangkan, sifat dinamis DTKS berkaitan dengan perubahan kondisi penduduk yang dapat terjadi setiap hari. Misalnya, kelahiran anggota keluarga dari kelompok masyarakat miskin dapat memengaruhi jumlah penduduk dalam kelompok kesejahteraan tertentu. Sebaliknya, apabila terdapat anggota keluarga yang meninggal dunia, jumlah tersebut juga dapat mengalami perubahan.
Karena itu, data kesejahteraan sosial tidak dapat dipandang sebagai data yang bersifat tetap. Pemutakhiran diperlukan agar kondisi masyarakat yang tercatat tetap sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Kusnul menegaskan, penggunaan data tersebut memiliki tujuan penting, yakni membantu pemerintah menentukan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dan program bantuan.
“Data DTKS itu adalah data yang digunakan untuk intervensi. Kita intervensi di mana yang memiliki tingkat sosial yang rendah, itulah yang harus diintervensi supaya mereka bisa naik,” ujarnya.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat mengarahkan program sesuai kondisi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Intervensi diharapkan mampu membantu masyarakat yang berada pada kelompok kesejahteraan rendah agar mengalami peningkatan kondisi sosial ekonomi.
Selain membahas data kesejahteraan, Kusnul juga menyinggung Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di PPU. Menurutnya, angka TPT daerah tersebut tergolong rendah karena karakteristik pekerjaan masyarakat lebih banyak berada pada sektor informal.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan ketika membaca indikator ketenagakerjaan di daerah.
Melalui pemanfaatan data yang sesuai dengan fungsi masing-masing, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun kebijakan dan menentukan sasaran intervensi secara lebih tepat, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di PPU dapat berjalan lebih terarah. (Adv)

