Kepala Dinas Sosial (Dinsos) PPU, Ainie.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Daerah (BLT-KD) tahun 2026 telah berjalan melalui mekanisme penyaluran langsung ke rekening penerima manfaat. Setelah penyaluran tahap pertama dilaksanakan pada Maret-April, pemerintah daerah kini mempersiapkan penyaluran untuk semester kedua pada Desember mendatang.
Kepala Dinsos PPU, Ainie, mengatakan penyaluran bantuan tahap pertama telah dilakukan melalui Bankaltimtara. Rekening penerima manfaat sebelumnya telah didaftarkan sesuai dengan nama-nama yang ditetapkan pemerintah daerah setelah melalui proses verifikasi.
Menurutnya, mekanisme penyaluran melalui rekening tersebut dilakukan agar bantuan dapat diterima langsung oleh masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat.
“Untuk BLT Kemiskinan Daerah, penyerahannya sudah dilakukan pada Maret dan April kemarin melalui Bankaltimtara. Rekening mereka sudah terdaftar di sana sesuai penetapan setelah dilakukan verifikasi,” kata Ainie.
Ia menjelaskan, penyaluran bantuan sosial pada tahun ini terdiri dari dua tahap. Setelah tahap pertama selesai, Dinsos kini mempersiapkan penyaluran tahap kedua yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026.
Selain jadwal penyaluran, Ainie juga menyampaikan adanya perubahan nominal bantuan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai bantuan yang sebelumnya sebesar Rp300 ribu kini menjadi Rp275 ribu. Perubahan tersebut berkaitan dengan kondisi kemampuan anggaran daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Meski demikian, terkait perbandingan jumlah penerima manfaat pada 2025 dan 2026, Ainie mengaku belum melakukan pencocokan data sehingga belum dapat memastikan apakah jumlah penerima mengalami peningkatan atau penurunan.
“Untuk semester kedua ini sedang berjalan prosesnya. Nanti kita salurkan pada Desember,” ujarnya.
Dinsos PPU tetap melakukan verifikasi terhadap penerima manfaat agar penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berhak menerima. (Adv)

