Redaksi Sumber Nusantara 
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) PPU, Ainie.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan evaluasi terhadap penerima Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Daerah (BLT-KD) untuk memastikan bantuan pemerintah tetap diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
Langkah tersebut dilakukan melalui proses verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat. Evaluasi diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan kondisi ekonomi keluarga penerima sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan.
Kepala Dinsos PPU, Ainie, mengatakan proses pendataan awal melibatkan pemerintah desa dan kelurahan. Aparat desa dan kelurahan dinilai memiliki pengetahuan lebih dekat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing.
Setelah usulan disampaikan, Dinsos kembali melakukan pencocokan data berdasarkan basis data yang digunakan pemerintah, termasuk melihat kategori desil kesejahteraan masyarakat.
“Teman-teman desa dan kelurahan itu memang sudah punya data karena mereka yang tahu persis kondisi masyarakatnya. Setelah mereka usulkan, kita tarik lagi datanya untuk memastikan apakah benar masuk dalam kategori yang ditentukan,” ujar Ainie.
Selain pemeriksaan administrasi, Dinsos juga melakukan evaluasi langsung ke lapangan terhadap penerima bantuan pada semester pertama. Dari proses tersebut, ditemukan sejumlah kondisi yang berpotensi menyebabkan perubahan status penerima.
Salah satunya adalah penerima bantuan yang diketahui telah menikah dengan seseorang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Selain itu, terdapat pula penerima manfaat yang meninggal dunia sehingga diperlukan pembaruan data dan penggantian penerima sesuai ketentuan.
Ainie menjelaskan, perubahan status pekerjaan dalam keluarga juga menjadi perhatian. Masyarakat yang memperoleh pendapatan dari APBD, seperti ASN maupun PPPK, perlu disesuaikan status kepesertaannya karena tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan tersebut.
“Kalau ada penerima yang ternyata menikah dengan orang yang mampu, itu berpotensi kita tarik. Tetapi, kita masih mengumpulkan data-datanya terlebih dahulu,” jelasnya.
Ia menegaskan, pencabutan bantuan tidak dilakukan hanya berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Dinsos tetap mengumpulkan dan memeriksa data sebelum mengambil langkah perubahan terhadap daftar penerima manfaat.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah berharap bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. (Adv)
