Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Kabupaten PPU, Iwan Darmawan.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Wacana penggabungan maupun pemisahan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih dalam tahap kajian. Pemerintah daerah akan mempertimbangkan irisan urusan dan kebutuhan organisasi sebelum menentukan kemungkinan perubahan struktur kelembagaan.
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setkab PPU, Iwan Darmawan, mengatakan penataan organisasi tidak semata-mata berorientasi pada perampingan jumlah OPD. Kajian lebih diarahkan pada penyesuaian urusan yang memiliki keterkaitan atau irisan agar pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan sesuai kebutuhan.
Menurutnya, urusan yang memiliki kesamaan atau keterkaitan dapat dianalisis untuk menentukan apakah tetap berada dalam satu organisasi atau perlu dipisahkan menjadi OPD tersendiri. Salah satu contoh yang menjadi pembahasan adalah kemungkinan penataan urusan kepemudaan dan olahraga dengan urusan lainnya.
“Bukan merampingkan bahasanya, tetapi menggabungkan urusan. Urusan-urusan yang punya irisan itu kita lakukan proses analisis, apakah nantinya dijadikan OPD yang bergabung atau justru dipisah,” kata Iwan.
Ia menjelaskan, proses penataan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui evaluasi kelembagaan. Saat ini, Pemkab PPU sedang melaksanakan penilaian kematangan kelembagaan berdasarkan surat dari gubernur.
Dalam proses tersebut, masing-masing OPD diminta mengumpulkan bukti dukung untuk mengukur tingkat kematangan organisasi. Penilaian itu akan melihat kesesuaian kelembagaan, mulai dari proses perencanaan hingga hasil yang dicapai.
Iwan menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum mengidentifikasi secara spesifik OPD mana yang perlu digabung maupun dipisahkan. Pemerintah daerah terlebih dahulu akan menyelesaikan penilaian mandiri sebelum hasilnya menjadi bahan evaluasi.
“Kita masih belum secara spesifik mengidentifikasi mana yang harus digabung dan mana yang harus dipisah. Kita lakukan dulu penilaian mandiri dari hasil kematangan kelembagaan,” ujarnya.
Dengan tahapan tersebut, keputusan mengenai perubahan struktur OPD di PPU masih menunggu hasil kajian. Penyesuaian organisasi nantinya diharapkan didasarkan pada kebutuhan dan hasil evaluasi, bukan sekadar perubahan nomenklatur atau jumlah perangkat daerah. (Adv)

