Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU, Ade Rianto Embongbulan.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperkuat perencanaan sektor pertanian melalui pembaruan data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan lahan produktif tetap terjaga sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU, Ade Rianto Embongbulan, mengatakan pembaruan data perlu dilakukan melalui penyelarasan bersama Dinas Pertanian. Hal ini menyusul adanya perubahan luasan lahan yang selama ini tercatat dalam kawasan LP2B.
Berdasarkan data sementara, luas LP2B di PPU yang sebelumnya tercatat lebih dari 8.000 hektare kini mengalami penurunan menjadi kurang dari 7.000 hektare. Namun, angka pasti perubahan tersebut masih perlu diverifikasi melalui pendataan lebih lanjut.
“Memang ada pengurangan luasan dari sebelumnya 8.000 hektare lebih menjadi kurang dari 7.000 hektare. Namun, angka pastinya masih perlu dipastikan kembali,” ujarnya.
Menurut Ade, perubahan luasan tersebut tidak terlepas dari dinamika pemanfaatan lahan oleh masyarakat. Dalam perkembangannya, terdapat sejumlah lahan yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan tanaman pangan, kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lainnya.
Perubahan pemanfaatan tersebut mencakup sektor perkebunan, perikanan, hingga kegiatan budi daya yang berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembaruan data LP2B agar informasi mengenai kondisi lahan pertanian di daerah tetap sesuai dengan keadaan di lapangan.
“Dalam perjalanannya, tentu ada alih fungsi atau pemanfaatan lahan oleh petani ke arah non-tanaman pangan,” jelasnya.
Karena itu, Bapelitbang PPU memandang koordinasi dengan perangkat daerah teknis, khususnya Dinas Pertanian, menjadi langkah penting untuk memetakan kembali kondisi lahan secara menyeluruh.
Pendataan tersebut tidak hanya bertujuan memastikan kesesuaian angka luasan LP2B, tetapi juga mengidentifikasi perubahan fungsi lahan yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran lebih jelas mengenai ketersediaan lahan yang masih berpotensi mendukung produksi pangan.
Selain melakukan verifikasi terhadap data yang sudah ada, proses pemetaan juga diarahkan untuk melihat peluang penambahan kawasan LP2B. Lahan-lahan yang dinilai memiliki potensi untuk mendukung kegiatan pertanian pangan dapat diidentifikasi sebagai bahan pertimbangan untuk diusulkan masuk dalam kawasan tersebut.
Ade menilai, ketersediaan data yang akurat menjadi salah satu faktor penting dalam menyusun perencanaan pembangunan sektor pertanian. Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan, terutama terkait perlindungan dan pengembangan lahan pertanian produktif.
Melalui pembaruan data LP2B, Pemkab PPU diharapkan memiliki perencanaan yang lebih terarah dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan sektor pangan agar ketersediaan lahan produktif tetap diperhatikan di tengah perkembangan pemanfaatan ruang dan kebutuhan ekonomi masyarakat di Benuo Taka. (Adv)

