Pemkab PPU salurkan tambahan bantuan BBM bersubsidi. (doc.humaspemkabppu)
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dapat tidak memperpanjang rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan yang mengabaikan persyaratan administrasi.
Langkah tersebut diterapkan untuk memastikan fasilitas pemerintah diberikan kepada penerima yang memenuhi ketentuan.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Diskan PPU, Nani Adriana, mengatakan dokumen kapal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan kelengkapan terkait harus disiapkan sebelum nelayan mengurus rekomendasi.
“Kalau nelayan ingin mendapatkan rekomendasi BBM, silakan lengkapi administrasinya terlebih dahulu, mulai dari dokumen kapal, NIB, hingga tanda daftar kapal sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, instansinya tidak serta-merta menutup akses nelayan yang dokumennya belum lengkap. Petugas terlebih dahulu memberikan penjelasan dan kesempatan untuk mengurus persyaratan. Namun, kelonggaran tidak berlaku tanpa batas bagi mereka yang tidak menunjukkan kemauan memperbaiki berkas.
“Sebenarnya kami masih memberikan kesempatan kepada nelayan yang bersedia memperbaiki administrasinya. Namun, kalau sudah diberikan penjelasan dan kesempatan tetapi tetap tidak mau mengurusnya, tentu rekomendasinya tidak bisa terus diberikan,” ujarnya.
Menurut Nani, sebagian nelayan pernah mendatangi kantor Diskan untuk memprotes persyaratan yang dianggap terlalu banyak. Ia menegaskan subsidi mengharuskan penerima mematuhi tata kelola yang dapat diperiksa. Bagi nelayan yang belum memenuhi ketentuan, pengajuan perpanjangan menjadi kesempatan untuk melengkapi berkas, sekaligus memastikan rekomendasi tidak diterbitkan tanpa verifikasi yang memadai.
“Masih banyak nelayan lain yang membutuhkan rekomendasi BBM dan bersedia memenuhi persyaratan administrasi. Karena itu, kami harus memastikan penerimanya benar-benar memenuhi ketentuan,” katanya.
Selain memeriksa dokumen, Diskan mengevaluasi rekomendasi sekitar tiga bulan sekali ketika nelayan mengajukan perpanjangan. Pemeriksaan meliputi status aktif menangkap ikan dan kesesuaian penggunaan rekomendasi. Dengan cara itu, pengawasan subsidi berjalan bersamaan dengan pembinaan administrasi nelayan setempat. (Adv)

