Kepala BKAD PPU, Muhajir. (istimewa)
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sejumlah fasilitas yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan di antaranya asrama haji di kawasan Islamic Center serta gedung dan sarana olahraga.
Kepala BKAD PPU, Muhajir, mengatakan pemanfaatan aset daerah perlu mempertimbangkan minat pengguna, kondisi usaha, serta kebutuhan pasar. Sebab, ketersediaan fasilitas yang dimiliki pemerintah tidak serta-merta menjamin adanya pihak yang berminat menyewa atau mengelolanya.
“Ada aset yang tersedia, tetapi belum cukup menarik bagi pihak yang ingin menyewa atau mengelolanya,” ungkapnya.
Salah satu aset yang menjadi perhatian ialah fasilitas asrama haji di kawasan Islamic Center, Kelurahan Nipah-Nipah. Gedung tersebut sebelumnya pernah disewa untuk dimanfaatkan sebagai tempat penginapan selama kurang lebih dua tahun. Namun, pihak penyewa kemudian memutuskan tidak memperpanjang kontrak karena kondisi usaha dinilai kurang mendukung.
“Fasilitas tersebut sempat disewa dan dimanfaatkan selama kurang lebih dua tahun,” katanya.
Menurut Muhajir, pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah sebelum kembali menawarkan aset untuk dikelola pihak lain. Pemerintah perlu melihat peluang pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, sekaligus memperhitungkan keberlanjutan usaha agar pengelola dapat menjalankan kegiatan secara optimal.
“Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aset daerah juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kebutuhan pasar,” jelasnya.
Selain fasilitas penginapan, BKAD PPU juga mencermati peluang penerimaan dari pemanfaatan gedung dan sarana olahraga milik pemerintah daerah. Fasilitas tersebut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan, termasuk melalui pengelolaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.
Untuk menindaklanjuti peluang tersebut, BKAD akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengelola fasilitas. Koordinasi diperlukan untuk mengetahui kondisi aset, mengevaluasi kemungkinan pemanfaatan, serta mengidentifikasi langkah yang dapat dilakukan.
“Kami ingin melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan pengelola fasilitas tersebut untuk melihat kemungkinan optimalisasi pemanfaatannya,” tegas Muhajir.
Upaya optimalisasi ini diharapkan dapat membuat aset pemerintah daerah memberikan manfaat yang lebih besar. Dengan pemanfaatan yang tepat, fasilitas yang telah dibangun tidak hanya membutuhkan anggaran untuk pemeliharaan, tetapi juga berpeluang menghasilkan penerimaan dan mendukung peningkatan PAD PPU secara berkelanjutan. (Adv)

