Kepala BKAD PPU, Muhajir.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendukung upaya digitalisasi layanan perpajakan dan pendataan objek pajak sebagai bagian dari strategi memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Langkah tersebut juga diperkuat melalui kolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya dalam mengoptimalkan penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor.
Kepala BKAD PPU, Muhajir, mengatakan penguatan sistem pelayanan dan pendataan pajak menjadi langkah penting di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Melalui digitalisasi dan perluasan pendataan, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi potensi penerimaan yang selama ini belum terjangkau secara maksimal.
“Bapenda sudah melakukan berbagai langkah, mulai dari digitalisasi pelayanan, pendataan objek pajak, hingga turun langsung ke lapangan untuk menemukan potensi penerimaan baru,” ungkapnya.
Menurut Muhajir, peningkatan PAD tidak dapat hanya mengandalkan satu perangkat daerah. Diperlukan dukungan dan keterlibatan instansi lain sesuai tugas serta kewenangan masing-masing agar strategi penguatan pendapatan dapat berjalan secara terarah.
Karena itu, pemetaan potensi penerimaan dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan pembagian peran yang jelas, upaya menggali sumber pendapatan daerah diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif.
“Strateginya harus jelas, potensi penerimaannya harus dipetakan, dan seluruh pihak harus bekerja sama,” ujarnya.
Salah satu bentuk kolaborasi yang menjadi perhatian ialah kerja sama antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Koordinasi tersebut diharapkan dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mengoptimalkan penerimaan opsen yang menjadi bagian pemerintah kabupaten.
“Kami berharap kolaborasi ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempercepat penerimaan opsen yang menjadi hak pemerintah kabupaten,” jelasnya.
Muhajir menambahkan, peningkatan penerimaan pajak merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan lainnya. Namun, upaya tersebut perlu diimbangi dengan pengembangan ekonomi serta pembangunan infrastruktur agar sumber PAD dapat terus bertambah.
“Jadi, kemandirian fiskal bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Namun, dibutuhkan kerja keras, strategi jangka panjang, pembangunan infrastruktur, serta sinergi seluruh perangkat daerah,” tutupnya.
Melalui dukungan terhadap digitalisasi perpajakan, pendataan objek pajak, dan optimalisasi opsen PKB-BBNKB, BKAD berharap potensi pendapatan daerah dapat digali lebih maksimal. Sinergi antarpemerintah dan perangkat daerah menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten PPU secara berkelanjutan. (Adv)

