Kepala BKAD PPU, Muhajir. (istimewa)
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memeriksa kendaraan dinas yang tercatat menunggak pajak. Kendaraan yang tidak lagi layak digunakan didorong menjalani proses penghapusan aset sesuai ketentuan.
Kepala BKAD PPU, Muhajir, mengatakan bahwa data tunggakan akan disampaikan kepada OPD agar kondisi kendaraan dapat diverifikasi. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah kendaraan masih beroperasi, mengalami kerusakan, atau sudah tidak difungsikan.
“Karena itu, kami meminta data kendaraan yang belum dibayarkan pajaknya, kemudian mendistribusikannya kepada masing-masing OPD untuk dilakukan pemeriksaan ulang,” ujarnya.
Menurutnya, verifikasi harus mencakup kondisi fisik sekaligus pencatatan administrasi. Dengan begitu, perangkat daerah dapat menentukan langkah penanganan berdasarkan status kendaraan yang sebenarnya.
“Kami meminta mereka memastikan kondisi kendaraan tersebut. Apakah kendaraan masih digunakan, sudah rusak, atau memang sudah tidak difungsikan lagi?” kata Muhajir.
Muhajir menegaskan, kendaraan yang masih tercatat sebagai aset dan memiliki kewajiban pajak tetap perlu ditangani. Pemeriksaan kondisi bukan alasan untuk mengabaikan tunggakan yang telah masuk dalam catatan perpajakan.
“Kalau kendaraan masih tercatat dan memiliki kewajiban pajak, tentu kewajiban tersebut perlu diselesaikan,” jelasnya.
Sementara itu, kendaraan yang sudah tidak bisa dipakai dapat diusulkan untuk dihapuskan melalui prosedur pengelolaan barang milik daerah. Proses administrasi tersebut harus memperhatikan kewajiban pajak yang masih tercatat.
“Sementara untuk kendaraan yang sudah tidak dapat digunakan, kami mendorong agar dilakukan proses penghapusan aset sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Muhajir.
BKAD PPU menilai penertiban data kendaraan akan membantu OPD merencanakan kebutuhan pembayaran pajak secara lebih tepat. Langkah ini sekaligus dapat mengurangi risiko munculnya tunggakan baru akibat aset yang belum ditangani administrasinya. (Adv)

