Sekda PPU Tohar Minta Kepala SKPD Perketat Pengawasan dan Pengendalian Anggaran 2026.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, meminta seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memperketat pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program serta kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen APBD 2026. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan.
Arahan itu disampaikan Tohar dalam rapat bersama seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU. Pertemuan tersebut bertujuan menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, sekaligus memperkuat tanggung jawab masing-masing perangkat daerah dalam mengelola anggaran.
Tohar menegaskan, kepala SKPD sebagai pimpinan organisasi perangkat daerah sekaligus pengguna anggaran memiliki kewajiban untuk terlibat langsung dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran. Pengawasan tidak cukup hanya diserahkan kepada jajaran pelaksana, tetapi harus menjadi perhatian pimpinan masing-masing perangkat daerah.
“Efektifkan pembiayaan yang teralokasikan di masing-masing SKPD. Kepala dinas selaku pimpinan OPD, selaku pengguna anggaran, tidak bisa tidak, wajib hadir dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan efektivitas penggunaan anggaran,” tegas Tohar.
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap SKPD yang memiliki program dan kegiatan bersifat fisik. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan sejak awal pelaksanaan pekerjaan dengan melibatkan seluruh unsur yang bertanggung jawab, mulai dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), konsultan pengawas hingga penyedia jasa.
Tohar mengingatkan agar pimpinan perangkat daerah tidak hanya melakukan pemeriksaan ketika pekerjaan telah mendekati tahap penyelesaian. Aspek kualitas dan kuantitas pekerjaan harus dipastikan sesuai ketentuan selama proses pelaksanaan berlangsung.
“Untuk teman-teman yang memang memiliki program kegiatan yang bersifat fisik, jangan abai melalui jejaringnya. Di situ ada PPTK, ada konsultan pengawas, berhadapan dengan penyedia jasa. Yakinkan aspek quality dan quantity-nya itu dikawal. Jangan nanti ketemu di akhir. Mulai dari perjalanan satu kegiatan itu dikawal,” ujarnya.
Selain pengendalian anggaran, Tohar meminta pimpinan SKPD memperhatikan pengelolaan sumber daya aparatur dan sumber daya organisasi. Pengelolaan tersebut mencakup pembiayaan, peralatan, serta perlengkapan yang menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintahan.
Ia berharap seluruh pimpinan perangkat daerah memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menjalankan arahan tersebut. Dengan pengawasan yang konsisten, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat berjalan lebih baik hingga akhir tahun anggaran 2026.
“Harapan kita sama-sama sebagai pengendali dan teman-teman sebagai bagian yang kita bina punya cara pandang yang sama untuk menuju yang lebih baik mengakhiri anggaran 2026,” pungkasnya. (Adv)

