Bupati PPU, Mudyat Noor.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum melaksanakan pelantikan pejabat eselon II hasil seleksi terbuka (selter) untuk lima organisasi perangkat daerah (OPD). Pelantikan tersebut masih mempertimbangkan penyelesaian dokumen administrasi dan pertanggungjawaban anggaran menjelang akhir tahun 2026.
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengatakan pemerintah daerah sebenarnya menginginkan proses pelantikan dapat dilakukan lebih cepat. Namun, pergantian pimpinan OPD perlu memperhatikan sejumlah pekerjaan administratif yang masih berjalan, terutama dokumen pertanggungjawaban yang membutuhkan tanda tangan kepala dinas yang saat ini menjabat.
Menurutnya, pergantian pejabat pada akhir tahun berpotensi menimbulkan kendala administrasi apabila dokumen yang menjadi tanggung jawab pejabat lama belum seluruhnya diselesaikan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan proses pertanggungjawaban berjalan dengan baik sebelum melakukan pergantian pimpinan.
“Proses pelantikannya sebetulnya kita ingin cepat, cuma mungkin agak terkendala persoalan karena ini sudah menjelang akhir tahun, dan di dalamnya ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani oleh para kepala dinas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kesinambungan administrasi menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan waktu pelantikan. Pemerintah daerah tidak ingin perubahan pejabat justru menghambat penyelesaian dokumen yang sedang diproses oleh masing-masing perangkat daerah.
Terlebih, saat ini sejumlah OPD masih menjalankan tahapan penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan anggaran. Dokumen tersebut perlu dituntaskan agar tidak menimbulkan persoalan administratif setelah terjadi pergantian kepala dinas.
“Kita menghindari terjadi perubahan tanda tangan karena terakhir ini orang lagi proses pertanggungjawaban di masing-masing dinas,” katanya.
Mudyat juga mengkhawatirkan munculnya persoalan apabila pejabat baru harus menandatangani dokumen pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan oleh pejabat sebelumnya. Perbedaan periode kepemimpinan dan tanggung jawab tersebut dinilai perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kendala dalam proses administrasi pemerintahan.
“Kita takutkan nanti pada saat kepala dinas yang baru, tidak mau menandatangani pertanggungjawaban dinas yang lama, itu jadi masalah. Jadi, ada beberapa pertimbangan yang kita buat,” jelasnya.
Di sisi lain, Mudyat memastikan nama-nama tiga peserta dengan nilai tertinggi hasil seleksi terbuka pada lima OPD telah disampaikan kepadanya. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut berupa keputusan yang diumumkan terkait pelantikan pejabat tersebut.
Pemerintah Kabupaten PPU akan mempertimbangkan waktu pelantikan setelah proses penyelesaian pertanggungjawaban di masing-masing perangkat daerah dinilai selesai. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan administrasi sekaligus memastikan pergantian pejabat tidak mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan. (Adv)

