Sekda PPU, Tohar.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, mengingatkan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar mengendalikan penggunaan belanja daerah, termasuk anggaran perjalanan dinas. Setiap pengeluaran harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan pelaksanaan tugas kelembagaan maupun tugas jabatan.
Penegasan tersebut disampaikan Tohar dalam rapat bersama seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU. Pertemuan itu digelar untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen APBD 2026.
Menurut Tohar, pengendalian belanja menjadi tanggung jawab masing-masing pimpinan perangkat daerah sebagai pengguna anggaran. Karena itu, seluruh jenis pengeluaran harus mendapat perhatian dan pengawasan yang memadai agar penggunaannya benar-benar efektif.
Salah satu komponen belanja yang menjadi perhatiannya adalah perjalanan dinas. Ia meminta agar kegiatan perjalanan dinas tidak dilakukan sekadar untuk memenuhi alokasi anggaran, melainkan harus didasarkan pada kebutuhan pekerjaan dan kepentingan organisasi.
“Itu kan bagian dari belanja. Saya tekankan kepada teman-teman, gunakan bahwa perjalanan itu untuk yang betul-betul mendukung urusan, urusan tugas kelembagaan, dan tugas jabatan,” kata Tohar.
Ia menegaskan, pengendalian tidak hanya berlaku terhadap perjalanan dinas, tetapi mencakup seluruh belanja yang dialokasikan dalam program dan kegiatan SKPD. Tidak ada pembedaan perlakuan pengawasan berdasarkan sumber atau jenis anggaran, termasuk anggaran yang disebut sebagai dana Irmek.
Dengan demikian, setiap pimpinan perangkat daerah diminta memastikan seluruh belanja program berada dalam pengendalian yang memadai. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga efektivitas penggunaan anggaran hingga berakhirnya tahun anggaran 2026.
“Semua belanja. Saya tidak membeda-bedakan Irmak atau non-Irmak. Semua belanja program yang ada di SKPD itu agar ada pengendalian yang memadai dari teman-teman pimpinan SKPD,” tegasnya.
Selain pengendalian belanja, Tohar juga mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) mengenai tanggung jawab moral dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia berharap ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat sebagai wajib pajak, terutama dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Menurutnya, aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan teladan kepada masyarakat. Kepatuhan ASN dalam memenuhi kewajiban pajak diharapkan dapat menjadi acuan bagi subjek pajak lainnya.
Ia pun kembali mengingatkan pentingnya kesadaran aparatur dalam menjalankan kewajiban tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab moral sekaligus keteladanan di lingkungan pemerintahan.
“Harapan kita, kita punya tanggung jawab moral sebagai patron, sebagai contoh bagi wajib pajak yang lain, terutama mungkin PKB dan PBB-P2. Saya mengingatkan kembali teman-teman untuk menjadi acuan bagi subjek pajak,” ujarnya.
Melalui pengendalian seluruh komponen belanja dan keteladanan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, pemerintah daerah berharap aparatur dapat menjalankan perannya secara bertanggung jawab dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (Adv)

