Bupati PPU, Mudyat Noor.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya memperluas jaringan perpipaan air bersih untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih. Namun, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan anggaran dan kondisi geografis wilayah yang memiliki jarak cukup jauh antarkawasan permukiman.
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengatakan luas wilayah dan persebaran permukiman menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pengembangan infrastruktur distribusi air bersih. Kondisi tersebut membuat pembangunan jaringan perpipaan membutuhkan perencanaan serta pembiayaan yang cukup besar, khususnya untuk menjangkau kawasan yang belum terlayani.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini secara bertahap memprioritaskan penyambungan jaringan perpipaan pada kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan anggaran daerah.
“Kalau kabupaten ini kan jaraknya terlalu jauh, sehingga kemudian hanya beberapa kawasan padat yang secara perlahan kita jalankan untuk pipa penyambungan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pola pengembangan jaringan air bersih di PPU memiliki tantangan berbeda dibandingkan daerah perkotaan seperti Balikpapan dan Samarinda. Di kedua daerah tersebut, jaringan perpipaan relatif lebih terkoneksi, sedangkan di PPU pengembangan jaringan masih menghadapi kendala jarak dan luas wilayah.
Mudyat menyebut, sebagian jaringan perpipaan di PPU masih dikembangkan secara mandiri berdasarkan kawasan masing-masing. Kondisi ini membuat upaya menghubungkan jaringan antarkawasan membutuhkan biaya dan penanganan tersendiri.
“Dan juga kebanyakan pipanisasi mandiri per daerah, tidak seperti di daerah Kota Balikpapan atau Samarinda yang terkoneksinya tersambung. Kalau kita kan agak sulit karena wilayah kita jauh lebih luas,” jelasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur tahun 2025, luas wilayah PPU mencapai 3.197,20 kilometer persegi. Angka tersebut lebih dari enam kali luas Kota Balikpapan yang tercatat 509,45 kilometer persegi. Perbedaan luas wilayah ini menjadi salah satu gambaran besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk menjangkau permukiman masyarakat.
Selain persoalan geografis, keterbatasan kemampuan keuangan daerah juga menjadi pertimbangan dalam memperluas jaringan perpipaan. Sebab, pembangunan infrastruktur distribusi air bersih membutuhkan biaya cukup besar, terutama untuk pemasangan pipa dalam jarak yang panjang.
“Sehingga kemudian kalau memasang pipa kan butuh biaya yang cukup besar, apalagi di tengah finansial yang ada,” katanya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab PPU berupaya memperluas dukungan dan kerja sama dengan pemerintah pusat maupun Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Mudyat berharap keterlibatan berbagai pihak dapat membantu mempercepat pengembangan jaringan air bersih di daerah.
“Kita akan tambah karena memang kita berharap ada beberapa hal yang bisa membantu kita, terutama sekali dari Kementerian PUPR, kemudian juga IKN,” tuturnya.
Selain dukungan pemerintah pusat dan OIKN, kontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) juga diharapkan dapat membantu mempercepat pemerataan akses air bersih, khususnya bagi masyarakat di kawasan yang belum terjangkau jaringan perpipaan. (Adv)

