Kepala DPMD Kabupaten PPU, Tita Deritayati. (istimewa)
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara secara resmi mengusulkan kenaikan besaran insentif bagi kader Posyandu desa. Usulan tersebut menargetkan kenaikan dari sebelumnya Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per orang setiap bulan.
Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2027 mendatang. Kepala DPMD Kabupaten PPU, Tita Deritayati, menyatakan bahwa usulan ini didasarkan pada transformasi peran Posyandu saat ini.
Posyandu kini tidak lagi sekadar menjadi unit pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Lembaga ini telah bertransformasi menjadi wadah partisipasi masyarakat sekaligus lembaga kemasyarakatan desa yang strategis.
Peran Posyandu sekarang mencakup pelaksanaan enam bidang Standar Pelayanan Minimal Desa. Kondisi ini menuntut tanggung jawab lebih besar dari para kader dalam membantu pemerintah desa melayani warga.
Tugas kader saat ini meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat, pendataan sasaran pelayanan, hingga penyampaian informasi penting kepada warga. Mereka juga berperan aktif dalam mendorong partisipasi publik dalam berbagai kegiatan pembangunan desa.
“Dengan semakin luasnya peran Posyandu, tentu perlu diimbangi dengan dukungan pemerintah desa yang memadai, termasuk pemberian insentif yang proporsional dengan tugas dan tanggung jawab kader,” ujar Tita, Rabu (18/11/2026).
Tita menambahkan bahwa rencana ini juga mempertimbangkan penyelarasan kebijakan pemberian insentif bagi kader Posyandu di tingkat kelurahan. Penyesuaian bagi kader kelurahan sendiri dijadwalkan mulai berlaku sejak Januari 2027.
Pihak DPMD PPU tetap memperhatikan perbedaan sumber pendanaan serta aturan penganggaran yang berlaku di masing-masing wilayah. Langkah ini dilakukan agar pemberian insentif tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Melalui usulan kenaikan insentif ini, DPMD PPU berharap motivasi serta kinerja para kader dapat meningkat secara signifikan. Hal tersebut dinilai krusial demi memastikan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa terjaga dengan optimal.
Saat ini, usulan tersebut telah masuk dalam tahap perencanaan dan penganggaran untuk Tahun Anggaran 2027. Pemerintah daerah bersama pihak terkait akan membahas detail teknis pelaksanaan kebijakan ini lebih lanjut dalam agenda rapat anggaran mendatang.
Harapannya, kenaikan insentif ini menjadi bentuk apresiasi nyata pemerintah daerah terhadap dedikasi kader di garda terdepan pelayanan. Kesejahteraan kader yang terjamin diyakini akan berbanding lurus dengan kelancaran berbagai program pembangunan berbasis masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara. (Adv)

