Kapal Nelayan di Kelurahan Saloloang, Kecamatan Penajam.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Kepatuhan administrasi nelayan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih di bawah 50 persen. Dari lebih dari 2.000 nelayan, lebih dari 500 orang telah memiliki Pas Kecil.
Dinas Perikanan (Diskan) PPU memperkuat pendampingan agar pengurusan dokumen kapal tidak menjadi hambatan berkepanjangan.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Diskan PPU, Nani Adriana, mengatakan kesadaran nelayan mengurus dokumen mulai tumbuh, terutama Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Namun, kelengkapan dokumen kapal masih menjadi persoalan utama.
“Dari sekitar 2.000 lebih nelayan yang ada, kesadaran untuk melengkapi administrasi sekarang sudah mulai meningkat, meskipun belum terlalu signifikan,” ungkapnya.
Nani juga mengatakan, pengurusan dokumen kapal berbeda dengan KUSUKA karena penerbitannya berada di luar kewenangan pemerintah kabupaten. Karena itu, Diskan tidak dapat menyelesaikan seluruh proses secara mandiri.
“Yang paling sulit itu justru dokumen kapal, karena pengurusannya bukan menjadi kewenangan langsung Dinas Perikanan Kabupaten PPU, melainkan berada di ranah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP,” jelasnya.
Untuk membantu nelayan kecil, lanjut Nani, Diskan PPU setiap tahun mendata pemilik kapal yang belum memiliki Pas Kecil. Data tersebut menjadi dasar pelayanan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur serta KSOP di lokasi yang disepakati.
Petugas membantu menjelaskan berkas yang kurang sehingga nelayan memahami persyaratan sebelum melanjutkan pengurusan dokumen kapal secara resmi.
“Nelayan dikumpulkan di suatu tempat, kemudian petugas dari provinsi dan KSOP datang untuk memberikan pelayanan,” ujarnya.
Nani menegaskan tertib administrasi bukan sekadar pemenuhan berkas. Dokumen kapal, Nomor Induk Berusaha, dan persyaratan terkait juga diperlukan ketika nelayan mengajukan rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi.
Diskan PPU berharap layanan terpadu memperluas akses nelayan terhadap pengurusan dokumen yang sah. (Adv)

