SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menerima kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi pengurus Forum Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Penajam di ruang rapat kerja Bupati lantai III Kantor Sekretariat Kabupaten PPU.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Nicko Herlambang, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Muhajir, Plt Kepala Bappelitbang Ade Rianto Embong Bulan, serta Camat Penajam Rahmad. “Kamis (7/5/2026)
Kunjungan Forum RT Kecamatan Penajam tersebut menjadi wadah koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat terkait berbagai kebutuhan sarana penunjang kegiatan warga, seperti fasilitas posyandu dan program lain yang masuk dalam Program Tangguh RT.
Dalam dialog bersama para ketua RT, Mudyat Noor menyampaikan apresiasi atas berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, Program Tangguh RT merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan berbasis lingkungan masyarakat.
“Pemda PPU menginisiasi Program Tangguh RT ini tentunya untuk memberikan daya dukung kepada masyarakat, khususnya melalui pemenuhan sarana dan prasarana yang memang dibutuhkan langsung oleh warga, seperti penerangan jalan umum serta pemberdayaan masyarakat lainnya,” ujarnya.
Mudyat juga menegaskan bahwa pelaksanaan Program Tangguh RT harus dilakukan secara tertib administrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas masyarakat agar manfaat program benar-benar tepat sasaran dan tidak terjadi persoalan hukum dikemudian hari.
Selain itu, Bupati PPU turut merespons sejumlah usulan masyarakat terkait fasilitas penunjang kesehatan seperti sarana program posyandu maupun persoalan infrastruktur jalan dan irigasi yang menjadi kewenangan instansi lain, seperti Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
“Untuk pemenuhan yang menjadi kewenangan Pemkab tentu bisa ditindaklanjuti melalui camat dan lurah dengan berkoordinasi langsung bersama masyarakat, termasuk sarana penunjang kegiatan posyandu yang juga dapat melibatkan lintas sektor melalui program CSR,” jelasnya.
Terkait sejumlah ruas jalan yang kerap terdampak banjir maupun memerlukan penanganan segera, Mudyat mengatakan pemerintah daerah telah melakukan koordinasi langsung dengan pihak yang memiliki kewenangan.
“Pada prinsipnya pemerintah terbuka dan menerima seluruh masukan masyarakat, termasuk telah menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi kepada lintas sektor terkait yang memiliki kewenangan seperti BPJN dalam menindaklanjuti berbagai persoalan di masyarakat,” katanya.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang penuh tantangan, Mudyat menegaskan Pemerintah Kabupaten PPU terus berupaya memberikan upaya dukungan pembangunan hingga tingkat RT sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
“Semoga kedepan kondisi fiskal kedepan semakin membaik dan kolaborasi antara pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan,” tutupnya. (*)
