Operasi Pasar LPG 3 Kg di PPU Tidak Dilakukan Sembarangan, Ini Pertimbangannya
Redaksi Sumber Nusantara 
Kepala Bidang Perdagangan, Diskukmperindag PPU, Marliana.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tidak akan menggelar operasi pasar gas elpiji tiga kilogram secara rutin apabila harga dan pasokan di masyarakat masih normal. Intervensi dilakukan berdasarkan laporan kebutuhan, kelangkaan, atau kenaikan harga yang signifikan di wilayah tertentu.
Kepala Bidang Perdagangan, Diskukmperindag PPU, Marliana, mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga ketepatan sasaran penyaluran. Operasi pasar yang terlalu sering dikhawatirkan memicu penumpukan tabung dan membuka peluang pemanfaatan barang untuk dijual kembali secara eceran.
“Operasi pasar gas tidak boleh terlalu sering dilakukan. Kalau harga di suatu wilayah masih normal, kami tidak melaksanakannya karena khawatir terjadi penumpukan dan kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan mengecer,” ungkapnya.
Lanjutnya, hingga kini pihaknya belum menerima laporan kelangkaan gas elpiji tiga kilogram. Kondisi pasokan dan harga masih terpantau normal. Meski demikian, pemerintah daerah memperhatikan kemungkinan peningkatan kebutuhan menjelang HBKN, terutama saat mendekati Natal dan Tahun Baru.
“Sejauh ini belum ada laporan kelangkaan dan kondisinya masih normal. Biasanya peningkatan kebutuhan mulai terasa sekitar sepekan menjelang hari besar keagamaan, termasuk Natal dan kemudian Tahun Baru,” ujarnya.
Marliana menjelaskan, informasi dari masyarakat menjadi salah satu dasar untuk menentukan perlu atau tidaknya operasi pasar. Pemerintah daerah menunggu laporan apabila terjadi gangguan pasokan maupun lonjakan harga di tingkat wilayah.
“Kami menyiapkan operasi pasar apabila masyarakat membutuhkan atau terdapat kenaikan harga. Jadi, pelaksanaannya melihat kondisi di lapangan, bukan sekadar menjalankan kegiatan secara rutin,” tuturnya.
Melalui pola tersebut, Diskukmprindag PPU berupaya menjaga distribusi gas bersubsidi tetap sesuai kebutuhan. Pengawasan juga diperlukan agar intervensi pemerintah tidak menimbulkan persoalan baru, terutama penumpukan pasokan dan penyalahgunaan distribusi di tingkat pengecer. (Adv)
