Sinergi Pemkab PPU dan BI Balikpapan, Fokus Tangani Karhutla dan Pengendalian Inflasi
Redaksi Sumber Nusantara 
BI Balikpapan Salurkan Bantuan Sarana Penanggulangan Karhutla dan Kekeringan di PPU.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan memantapkan sinergi dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), dampak kekeringan, pengendalian inflasi hingga penguatan pangan daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar mengatakan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan kesadaran dan kepedulian bersama. Terlebih, ditengah cuaca kemarau berkepanjangan tentu dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran.
“Kondisi karhutla di sini (PPU) masih terkendali berkat sinergi berbagai pihak. Namun, kebakaran di sejumlah wilayah berpotensi berlangsung selama beberapa hari apabila terjadi pada lahan gambut. Oleh karena itu, kolaborasi pemerintah, masyarakat dan unsur terkait sangat penting sebagai salah satu upaya pencegahan,” ujarnya.
Meski dinilai dapat terkendali, pemerintah setempat tetap mewaspadai segala potensi yang dapat menimbulkan titik api. Dengan begitu, Tohar meminta kepada seluruh pihak untuk terus mengampanyekan larangan pembakaran lahan, baik itu pembukaan perkebunan atau pembersihan lahan.
“Pencegahan sejak awal sangat efektif dibandingkan penanganan ketika api sudah mulai menyebar,” ucapnya.
Dalam kegiatan tersebut, kantor perwakilan BI Balikpapan juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penanggulangan bencana karhutla dan kekeringan kepada BPBD PPU. Adapun bantuan yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala Perwakilan BI Balikpapan kepada BPBD PPU berupa baju pemadam tahan api dan lainnya.
Selain penanganan karhutla, sinergi juga diarahkan pada pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan. Sekda PPU meminta Dinas Ketahanan Pangan menjadikan neraca ketahanan pangan dan peta kerawanan pangan sebagai instrumen kebijakan operasional dalam menentukan langkah intervensi pemerintah.
Menurutnya, data tersebut perlu digunakan untuk mengetahui titik-titik yang mengalami kerawanan pangan, khususnya wilayah yang berada jauh dari simpul kegiatan ekonomi seperti pasar maupun sentra pertanian. Titik-titik yang masuk dalam kategori kerawanan pangan tersebut, menurut Sekda, perlu menjadi prioritas dalam pelaksanaan Gerakan Pasar Murah dan operasi pasar.
Ia menjelaskan, masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kegiatan ekonomi harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menjangkau pasar dan memperoleh kebutuhan pangan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mendatangi langsung wilayah-wilayah tersebut sehingga pelaksanaan pasar murah tidak hanya berlangsung di lokasi yang mudah dijangkau, tetapi benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Jadikan neraca ketahanan pangan dan peta kerawanan pangan sebagai instrumen kebijakan operasional,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan turut ditandai dengan kick off Gerakan Pasar Murah/operasi pasar Triwulan IV 2026 di wilayah PPU serta penyelenggaraan bedah buku penulis lokal “Bebukuan” tahun 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum, Chairur Roziqin dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hadi Saputro.
Dengan memantapkan sinergi antara Pemkab PPU, Kantor Perwakilan BI Balikpapan, Bulog, perangkat daerah, serta masyarakat, pemerintah berharap penanganan karhutla, pengendalian inflasi, dan penguatan ketahanan pangan dapat dilakukan secara lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (Adv)
