Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara resmi telah melayangkan permintaan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mengambil alih pengelolaan dan pemeliharaan sejumlah ruas jalan di Kecamatan Sepaku. Langkah ini diambil guna mengatasi kerusakan infrastruktur jalan yang kerap dikeluhkan masyarakat setempat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Deputi Sarana dan Prasarana OIKN untuk membahas pengalihan aset tersebut. Menurutnya, penyerahan aset secara bertahap dianggap sebagai solusi paling rasional agar pemeliharaan jalan bisa tertangani dengan anggaran yang lebih memadai.
“Kami ingin secara bertahap, terutama untuk ruas jalan yang ada di Sepaku itu, diambil alih OIKN dulu. Nanti toh juga kalau dalam ketentuan undang-undang itu kan akan diserahkan,” ujarnya.
Namun, permohonan tersebut belum membuahkan hasil karena OIKN mengaku belum memiliki alokasi anggaran khusus untuk pemeliharaan jalan yang diserahkan. Pihak OIKN disebut masih mempertimbangkan berbagai beban operasional dan keterbatasan kesiapan anggaran mereka saat ini.
Meski belum mendapat respons positif dari otoritas pusat, Muhajir menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten PPU tidak akan membiarkan kondisi jalan tersebut memburuk tanpa penanganan. Pihaknya kini menginstruksikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lapangan untuk melakukan perbaikan darurat pada titik-titik kerusakan yang paling parah.
“Yang sifatnya kedaruratan bisa diatasi cepat oleh teman-teman UPT Sepaku. Kami sudah diskusikan agar yang rusak itu dikasih agregat, setidaknya yang parah-parah itu ditutupi dulu,” ujarnya.
Selain perbaikan darurat, Pemerintah Kabupaten PPU juga berkomitmen memperkuat kapasitas UPT di wilayah Sepaku. Hal ini dilakukan karena UPT merupakan ujung tombak pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama terkait pemeliharaan infrastruktur dasar.
Ke depan, pemerintah daerah berencana memprioritaskan alokasi anggaran untuk penguatan UPT pada tahun mendatang. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan responsivitas pemerintah daerah dalam merespons keluhan warga terkait kondisi infrastruktur di wilayah Sepaku yang beririsan dengan kawasan Ibu Kota Nusantara.
“Perkuatan di UPT harus kita lakukan. Mau tahun ini, tahun depan, UPT juga menjadi prioritas untuk kita alokasikan anggaran karena itulah corongnya pemerintah daerah, yang bisa mendekatkan pelayanan langsung itu kan adalah yang di UPT,” pungkasnya. (Adv)

