Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag) PPU, Marliana.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Pengawasan sektor perdagangan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tidak hanya menyangkut harga kebutuhan pokok. Pemerintah daerah (Pemda) juga menangani persoalan distribusi bahan bakar, pangkalan gas, pasar, hingga pusat perbelanjaan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskukmperindag) PPU, Marlina, mengatakan tanggung jawab bidangnya meliputi berbagai kegiatan perdagangan dalam negeri. Cakupan tugas itu menuntut pemantauan lapangan.
“Semua lini, baik perdagangan dalam negeri kita urus, SPBU, pangkalan, pasar, distributor, pusat perbelanjaan,” kata Marlina.
Ia menegaskan setiap pengaduan masyarakat perlu mendapat respons cepat. Menurutnya, keluhan terkait gas atau SPBU tidak boleh dibiarkan berlarut karena menyangkut kebutuhan warga.
“Misalnya ada laporan masyarakat, itu kita harus cepat tindak lanjuti. Jadi kita tidak boleh berdiam diri karena masalah-masalah di masyarakat ini, baik gasnya, SPBU-nya, semua harus kita monitoring,” ujarnya.
Menjelang Natal dan Tahun Baru, lanjut Marlina, pengawasan diarahkan pada potensi penimbunan stok. Apabila menerima laporan pelanggaran, Diskukmperindag mengedepankan teguran dan pemberitahuan sebagai langkah pembinaan terhadap pelaku usaha.
“Kita berikan teguran kalau ada laporan masyarakat, kita berikan pemberitahuan satu sampai tiga. Jadi mungkin kita pembinaan,” jelasnya.
Marlina menilai pembinaan diperlukan agar pelaku usaha memahami aturan dan menghindari tindakan yang dilarang pemerintah. Pendekatan itu menjadi bagian dari upaya menjaga kegiatan perdagangan tetap tertib.
“Kita harus pembinaan, bagaimana upaya kita sampai tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh pemerintah,” tegas Marlina.
Diskukmperindag memastikan pemantauan dilakukan, termasuk menjelang perayaan Natal. Masyarakat diharapkan menyampaikan laporan jika menemukan masalah agar petugas dapat segera menindaklanjutinya melalui mekanisme pengawasan yang tersedia.
Pemantauan tersebut diperlukan agar kendala di lapangan diketahui dan segera mendapatkan respons dari petugas terkait setempat. (Adv)

