Kepala BKAD PPU, Muhajir.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) tetap diberikan secara penuh tanpa pemotongan. Penyesuaian yang dilakukan pemerintah daerah hanya menyangkut mekanisme dan jadwal pencairan, bukan pengurangan hak yang diterima pegawai.
Kepastian tersebut disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, menyusul mulai diprosesnya pembayaran TPP setelah Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan serta dokumen pelaksanaan perubahan anggaran diselesaikan.
“Tidak ada potongan, 100 persen,” kata Muhajir, Rabu (28/10/2026).
Ia menjelaskan, alokasi anggaran dalam APBD Perubahan telah disiapkan untuk memenuhi pembayaran TPP hingga November. Sementara itu, pembayaran TPP untuk Desember dijadwalkan berlangsung pada Januari tahun berikutnya.
Perubahan jadwal tersebut merupakan penyesuaian dari mekanisme pembayaran yang selama ini diterapkan. Jika sebelumnya TPP Desember dibayarkan pada bulan yang sama, ke depan pencairannya dilakukan pada awal Januari. Adapun TPP untuk Januari akan dibayarkan pada awal Februari.
Menurut Muhajir, penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan ketepatan pencatatan kehadiran dan jumlah hari kerja pegawai. Sebab, besaran TPP berkaitan dengan tingkat kehadiran ASN sehingga proses penghitungan perlu didukung data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, persoalan pencatatan jumlah hari kerja juga menjadi salah satu hal yang dicermati dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pembayaran TPP pada pertengahan Desember dinilai berpotensi menimbulkan jeda waktu karena masih terdapat hari kerja yang belum masuk dalam rekapitulasi kehadiran.
“Prinsipnya tidak ada hak-hak yang dikurangi, hanya mengubah mekanisme saja,” tegasnya.
Muhajir menambahkan, perubahan pola pembayaran tersebut tidak mengurangi jumlah hak kepegawaian yang seharusnya diterima ASN. Penyesuaian dilakukan agar proses administrasi dan penghitungan pembayaran lebih tertib serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah memahami bahwa TPP merupakan salah satu hak pegawai yang dinantikan. Karena itu, perubahan jadwal pencairan perlu disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan ASN.
Dengan mekanisme baru tersebut, Pemkab PPU berharap pembayaran TPP dapat berjalan lebih tertib, terutama dalam menyesuaikan waktu pencairan dengan kelengkapan data kehadiran pegawai. Pemerintah juga menegaskan bahwa penataan jadwal tersebut bukan kebijakan untuk mengurangi hak ASN, melainkan bagian dari penyesuaian tata kelola pembayaran. (Adv)

