Kepala DP3AP2KB PPU, dr. Jansje Grace Makisurat.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas layanan publik mereka. Langkah ini dilakukan melalui dialog bersama organisasi profesi, tokoh masyarakat, serta tokoh adat setempat.
Kepala DP3AP2KB PPU, dr. Jansje Grace Makisurat, menyatakan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memetakan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang ada. Pihaknya menyadari masih terdapat hambatan besar dalam menjangkau masyarakat secara luas, terutama terkait keberanian warga melaporkan permasalahan keluarga.
“PR besar kami adalah bagaimana masyarakat mau menceritakan masalahnya, terutama urusan keluarga, anak, perkawinan, dan hubungan sosial lainnya. Banyak masyarakat masih malu untuk melapor, padahal keterbukaan sangat penting untuk penanganan masalah,” ungkapnya.
Ia juga menyebut fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya ibarat fenomena gunung es. Laporan yang masuk ke dinas saat ini diyakini jauh lebih kecil dibandingkan jumlah kasus nyata yang terjadi di lapangan.
Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak dinas akan mengubah strategi sosialisasi agar lebih menyentuh akar rumput. Mereka berencana memanfaatkan kegiatan seperti Car Free Day dan melakukan pendekatan langsung melalui tokoh masyarakat, aparat kelurahan, serta perangkat desa.
“Kami akan mencoba sosialisasi melalui barcode yang disebarkan secara langsung di lapangan. Meskipun media sosial sudah ada, pendekatan tatap muka dari mulut ke mulut dinilai jauh lebih efektif untuk mendorong warga agar lebih terbuka,” jelasnya.
Selain fokus pada penanganan kekerasan, dinas juga terus memfasilitasi pemenuhan hak anak, termasuk persoalan identitas kependudukan. Pihak DP3AP2KB PPU berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan dinas terkait guna memastikan perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan bantuan pemerintah.
Langkah proaktif ini diharapkan dapat memangkas jarak antara penyedia layanan dengan masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan tokoh lokal, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tertutup dalam melaporkan tindak kekerasan atau permasalahan anak. (Adv)

