Kepala BKAD PPU, Muhajir.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) saat ini masih menunggu pengesahan regulasi dari pemerintah pusat terkait pencairan dana kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH). Kepastian ini menjadi krusial mengingat hak daerah yang belum tersalurkan tersebut tercatat mencapai angka Rp320 miliar.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Pertemuan tersebut membahas mengenai realisasi pembayaran dana bagi hasil yang hingga saat ini belum mendapatkan jadwal pasti.
Kondisi keuangan negara yang masih dalam tahap penyesuaian menjadi kendala utama dalam proses pencairan dana tersebut. Sebagai solusi alternatif, pemerintah pusat menawarkan skema konversi pembayaran kurang bayar DBH ke dalam bentuk program kegiatan yang nantinya akan dibiayai melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
“Kami mendapatkan penjelasan bahwa saat ini tengah dirancang regulasi atau Peraturan Menteri Keuangan terkait pembayaran kurang bayar DBH yang akan dikonversi dalam bentuk program kegiatan,” ujarnya.
Menindaklanjuti tawaran tersebut, jajaran Pemerintah Kabupaten PPU telah melakukan audiensi khusus yang dihadiri oleh Bupati Mudyat Noor, Ketua DPRD Raup Muin, hingga Sekretaris Daerah Tohar. Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan desain program daerah dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Muhajir menegaskan bahwa setiap program yang diusulkan harus sejalan dengan prioritas nasional dan visi Presiden. Fokus utama pembangunan diarahkan pada sektor konektivitas, pengembangan infrastruktur jalan, serta penyediaan air bersih yang telah masuk dalam penilaian pusat.
Saat ini, proses penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) masih terus berjalan melalui koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT SMI. Pihak Pemkab PPU diminta untuk bersabar menunggu aturan tersebut terbit sebelum mengajukan usulan pencairan secara formal.
Terkait implementasi dalam anggaran, Muhajir menyatakan bahwa pemerintah daerah telah memiliki ruang untuk melakukan perencanaan. Meskipun demikian, realisasi pendanaan di lapangan tetap bergantung sepenuhnya pada terbitnya regulasi teknis tersebut.
“Secara struktur di dalam APBD, alokasi ini sudah boleh dimasukkan dalam rancangan APBD. Namun untuk realisasinya, kita tetap harus menunggu PMK tersebut tuntas dan disahkan,” tutupnya. (Adv)

